JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin, mengaku belum memahami konsep Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. "Sampai hari ini saya tidak mengerti apa itu KIM Plus. Dalam konteks pilkada, semua pihak sudah berada dalam posisi yang sama," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa.

Dia berpendapat bahwa koalisi partai politik yang terbentuk saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak relevan untuk Pilkada Serentak 2024. "Semua partai politik memiliki posisi yang setara dalam pilkada. Setiap partai sedang menjajaki kemungkinan koalisi di masing-masing wilayah," tambahnya.

Cak Imin juga mengakui bahwa dia tidak terlibat langsung dalam proses penjajakan yang dilakukan PKB untuk Pilkada 2024. "Saya tidak menangani detailnya. Nanti, desk pilkada akan memprosesnya," ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengungkapkan bahwa PKB telah menerima tawaran untuk bergabung dengan KIM Plus dan sedang mempertimbangkan kemungkinan berkoalisi untuk Pilkada Jakarta 2024. "Kami sedang mempertimbangkan tawaran tersebut untuk kebaikan Jakarta dan Indonesia," kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/8)/2024.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan adanya wacana pembentukan KIM Plus di beberapa daerah, termasuk DKI Jakarta. KIM Plus adalah koalisi yang terdiri dari anggota KIM ditambah partai politik di luar KIM. Jika KIM Plus terwujud, Pilkada DKI Jakarta mungkin hanya akan diikuti oleh satu pasang calon gubernur dan wakil gubernur, karena tidak ada partai politik yang dapat mengusung calon tanpa berkoalisi.

Dasco menambahkan bahwa KIM Plus telah sepakat untuk mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai calon untuk Pilkada DKI Jakarta 2024. (ant)
 
 
4o mini