JAKARTA – Pada sore (30/8/2024) Anies masih trending di X (Twitter) dengan sebanyak 94.5k (94.500) postingan. Suatu jumlah postingan yang sangat besar.

Berdasarkan hasil survei dari  berbagai lembaga survei bahwa Anies mempunyai elektabilitas paling tinggi dari semua bakal calon  Gubernur Jakarta menjelang pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta pada 27 November 2024.

Akan tetapi, tiga partai politik yang mengusung Anies dalam pemilihan Presiden 14 Februari 2024, meninggalkan Anies. Walaupun DPW PKS dan DPW PKB telah mendeklarasikan Anies sebagai calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta. Begitu pula Partai Nasdem melalui rapat DPP Nasdem.

Berpindahnya dukungan tiga partai politik yaitu Partai Nasdem, PKS dan PKB ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), praktis Anies Baswedan tidak bisa menjadi calon Gubernur 2024. Ada blessing in disguise turunnya putusan MK nomor 60 dan 70, yang antara lain menurunkan persentase syarat pencalonan Kepala Daerah (Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota) sehingga PDIP dan partai politik lain bisa mencalonkan sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

Putusan MK tersebut membuka peluang bagi Anies untuk dicalonkan oleh PDIP guna memenangkan kontestasi Pilkada di Jakarta. Namun amat disayangkan Anies bersama Rano Karno yang sudah hadir di Kantor PDIP Jalan Diponegoro Jakarta untuk menerima surat keputusan sebagai calon gubernur-Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta dari PDIP ditunda pengumumannya.

Penundaan pemberian surat keputusan dari PDIP kepada Anies dan Rano Karno bermakna pembatalan. Anies Baswedan yang semula diisukan  menjadi calon Gubernur Jakarta dari PDIP, digantikan Pramono Anung, Sekretaris Kabinet Jokowi. Pramono Anung adalah kader senior PDIP, pernah menjadi Sekretaris Jenderal PDIP dan Wakil Ketua DPR RI.

Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno pada Rabu (28/8/2024) mendaftar  ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Khusus Jakarta sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur. Dengan demikian Anies gagal menjadi  calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta dalam Pilkada 2024.

”Mulyono” Dituding Dalangnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) alias Mulyono menepis tudingan sejumlah pihak yang dialamatkan kepadanya terkait berusaha cawe-cawe untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan dalam gelaran Pilkada 2024.

Jokowi menegaskan dirinya bukan ketua partai politik sehingga tidak memiliki urusan terkait pencalonan di Pilkada 2024. "Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya, apa urusannya?" kata Jokowi usai meresmikan gedung pelayanan kesehatan respirasi Ibu dan anak di RS Persahabatan, Jakarta Timur, (CNN Indonesia

Jumat, 30 Agu 2024 17:09 WIB)

Walaupun Jokowi membantah terlibat dalam menjegal Anies, tetapi publik menilai bahwa Anies gagal menjadi calon Gubernur Jakarta karena dijegal. Anies di jegal, pertama, melalui Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang menggait Partai Nasdem, PKS dan PKB, sehingga tidak ada partai yang bisa mengusung Anies. Kedua, melalui PDIP baik dalam pencalonan sebagai calon Gubernur Jakarta maupun pencalonan Gubernur Jawa Barat.

Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono dalam konferensi  pers di KPUD Jawa Barat  menyinggung alasan partainya batal mengusung Anies Baswedan maju menjadi calon Gubernur Jabar.

Ono menyebut partainya sebetulnya sudah melakukan komunikasi bersama dengan Anies. Namun, komunikasi berujung pada tidak dipilihnya Anies. Pasalnya, Ono menyebut ada campur tangan lain yang tidak menyetujui Anies maju.

Saat ditanyakan siapa orang atau kekuatan yang disebut-sebut menghalangi Anies Baswedan untuk dicalonkan oleh PDIP di Pilgub Jabar, Ono menyebut sosok itu bernama 'Mulyono'. Adapun Mulyono merupakan nama asli Presiden sebelum diganti menjadi Joko Widodo lantaran sering sakit-sakitan .

"Mulyono dan geng," ungkap Ono dalam konferensi pers di KPU Jabar usai mengantar pendaftaran bapaslon Pilgub Jabar, Kamis (29/8/2024) malam.