KALTARA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), salah satunya melalui pelatihan untuk 40 orang pejabat pengawas.

“ASN memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mencapai fungsi tersebut, dibutuhkan pejabat yang berintegritas, kompeten, dan berdaya saing," kata Plh. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara, Burhanuddin, di Tanjung Selor, Senin.

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, disebutkan bahwa "Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana." Selain itu, "Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah."

Burhanuddin optimistis Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XVI Tahun 2024 akan membentuk ASN yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, efektif, dan efisien dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. Pejabat pengawas diharapkan mampu menerapkan inovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

"Sektor pelayanan publik di Kaltara sangat membutuhkan inovasi agar pelayanan bisa lebih cepat, tepat, bermutu, efisien, dan efektif," ujarnya. Ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi tematik, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan program prioritas presiden, membutuhkan peran aktif para pejabat pengawas. Ia meminta seluruh peserta pelatihan untuk mengambil peran dan mempercepat aksi perubahan dalam mewujudkan pemimpin pelayanan publik yang kompeten di bidangnya.

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan XVI diikuti oleh 40 pejabat pengawas di lingkungan Pemprov Kaltara. Pelatihan ini diyakini akan melahirkan ASN yang inovatif dalam sektor pelayanan publik dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. (ant)