AMSTERDAM - Perdana Menteri (PM) Mark Rutt menyatakan mundur dari jabatannya, setelah Pemerintahan yang dipimpinnya bubar akibat gagal capai kesepakatan tentang pembatasan imigrasi. 

Seperti dikabarkan AFP dan CNN, Minggu (9/7/2023), Rutte, yang telah berkuasa sejak 2010 dan merupakan pemimpin terlama kedua di Eropa menyebutkan, perselisihan tentang langkah-langkah untuk membatasi imigran telah menyebabkan pemerintahan koalisi empat partainya retak.

Sebagai informasi, Rutte berencana untuk memperketat pembatasan terhadap penyatuan kembali keluarga pencari suaka. Hal itu guna mengekang jumlah pencari suaka, menyusul skandal tahun lalu atas pusat migrasi yang penuh sesak di mana seorang bayi meninggal dan ratusan orang terpaksa tidur di tempat terbuka.

"Bukan rahasia lagi bahwa mitra koalisi memiliki pendapat berbeda tentang kebijakan imigrasi," kata Rutte pada konferensi pers pada Jumat (7/7) waktu setempat.

"Malam ini, sayangnya kami telah mencapai kesimpulan bahwa perbedaan tidak dapat diatasi. Untuk alasan ini, saya akan segera menyampaikan pengunduran diri saya secara tertulis kepada raja atas nama seluruh pemerintahan," imbuhnya.

Rutte disebut telah mengajukan pengunduran dirinya kepada Raja Willem-Alexander pada hari Sabtu (8/7) waktu setempat.

Untuk diketahui, koalisi ini merupakan periode keempat bagi Rutte sejak dia menjabat sebagai PM Belanda pada tahun 2010. Namun, koalisi pemerintahan periode ini baru dilantik pada Januari 2022 setelah mencapai rekor negosiasi selama 271 hari dan terpecah belah dalam banyak masalah.

Rutte yang dijuluki Teflon Mark karena kemampuannya menghindari bencana politik itu menambahkan, dia memiliki “energi" untuk bertahan untuk masa jabatan kelima tetapi dia harus "bercermin" terlebih dahulu.

Usai pengunduran diri Rutte, pemilihan PM Belanda akan kembali dilakukan. Komisi Pemilihan Belanda menyebut pemilihan paling awal dapat diadakan adalah pada pertengahan November. Rutte pun memastikan akan memimpin pemerintahan sementara sampai PM yang baru terpilih.

Runtuhnya koalisi Rutte ini pun memicu saling tuduh sengit antara empat partai dalam koalisi berusia satu setengah tahun, yang dijuluki "Rutte IV".

ChristenUnie, sebuah partai Kristen Demokrat yang mendapat dukungan utamanya dari "Sabuk Alkitab" Protestan yang kukuh di Belanda tengah telah menentang rencana Rutte. Dia dilaporkan menuntut agar jumlah kerabat pengungsi perang yang diizinkan masuk ke Belanda dibatasi hingga 200 per bulan. (ra)