MEDAN - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Baskami Ginting, telah menyuarakan permintaan kepada pemerintah pusat dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) untuk menyelesaikan isu pengungsi Rohingya di wilayah tersebut.

Dalam pernyataannya di Medan pada Sabtu (6/1/2024), Baskami menekankan perlunya penyelesaian yang tidak melibatkan pengusiran seperti yang terjadi di Aceh. Ia menyoroti aspek kemanusiaan dan mengungkapkan kekhawatiran akan timbulnya konflik antara pengungsi Rohingya dan masyarakat lokal, terutama karena keterbatasan anggaran daerah untuk menangani mereka.  "Jangan sampai seperti di Aceh diusir, bagaimana pun ini ada unsur kemanusiaan," ucap Baskami di Medan, Sabtu (6/1/2024).

Baskami juga menyoroti potensi tindakan perdagangan orang (TPPO) yang dapat terjadi seiring kedatangan pengungsi Rohingya. Ia mendesak pemerintah untuk bersikap tegas dan memperkuat penjagaan di batas wilayah dan perairan sekitar Sumut. Selain itu, Baskami mencurigai adanya korban penyeludupan dan perdagangan manusia di antara pengungsi Rohingya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kebijakan terkait, terutama dengan UNHCR, untuk penanganan pengungsi Rohingya. Basarin Yunus Tanjung, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, menyebutkan bahwa telah dilakukan rapat koordinasi dan penghimpunan informasi tentang keberadaan pengungsi di beberapa lokasi, termasuk Desa Kwala Besar, Pantai Camar Karang Gading, Deli Serdang.

Berdasarkan data UNHCR, jumlah pengungsi Rohingya yang telah mendarat di Kabupaten Deli Serdang mencapai 157 orang, melibatkan orang dewasa, anak-anak, bayi, dan balita. Pemerintah setempat telah memberikan bantuan kedaruratan seperti makanan kepada pengungsi tersebut.(ant)