JAKARTA – Penjajah Israel telah menghentikan masuknya makanan dan barang-barang ke Gaza, langkah yang disebut mirip dengan pengepungan di awal perang dengan Hamas. Keputusan ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk PBB dan organisasi kemanusiaan yang menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyebut langkah penjajah Israel sebagai "alat pemerasan," sementara Oxfam mengutuknya sebagai "tindakan hukuman kolektif yang sembrono." Mediator utama Mesir juga menuduh penjajah Israel menggunakan "kelaparan sebagai senjata" terhadap lebih dari 2 juta penduduk Gaza.

Tekanan untuk Perpanjangan Gencatan Senjata penjajah Israel berusaha menekan Hamas agar menyetujui proposal AS untuk memperpanjang fase pertama gencatan senjata hingga pertengahan April, sebelum memulai negosiasi tahap kedua yang lebih kompleks. Dalam tahap kedua, Hamas diharapkan membebaskan sandera yang tersisa dengan imbalan penarikan pasukan penjajah Israel dari Gaza dan gencatan senjata permanen.

Meskipun fase pertama gencatan senjata berakhir pada Minggu pagi, penjajah Israel menyatakan dukungan terhadap proposal AS untuk memperpanjangnya. Namun, mereka juga mengancam akan melanjutkan perang jika negosiasi tahap kedua tidak berjalan efektif.

Dampak Pemblokiran Bantuan: Harga Melonjak Tiga Kali Lipat Sebelum penghentian bantuan, rata-rata 600 truk bantuan memasuki Gaza setiap hari. Namun, Hamas menyatakan bahwa jumlah bahan bakar yang masuk kurang dari 50% dari yang dijanjikan. Selain itu, penjajah Israel juga melarang masuknya hewan ternak dan pakan, yang berdampak pada ketahanan pangan di Gaza.

Dewan Pengungsi Norwegia menyoroti bahwa meskipun gencatan senjata memberikan bantuan, jumlahnya masih jauh dari cukup. Pengumuman penjajah Israel menghentikan bantuan hanya beberapa jam setelah umat Islam di Gaza berbuka puasa pertama Ramadhan di tengah reruntuhan akibat perang. Harga bahan pokok melonjak drastis, dengan beberapa barang meningkat hingga tiga kali lipat.

Pelanggaran Hukum Internasional? Kepala kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, menegaskan bahwa hukum internasional mengharuskan akses terhadap bantuan penyelamatan nyawa. Lima organisasi non-pemerintah (NGO) telah meminta Mahkamah Agung penjajah Israel untuk mengeluarkan perintah larangan terhadap pemblokiran bantuan, menegaskan bahwa tindakan ini melanggar kewajiban penjajah Israel di bawah hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sebelumnya menyatakan bahwa ada indikasi penjajah Israel menggunakan "kelaparan sebagai metode perang" dalam kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional. Kenneth Roth, mantan kepala Human Rights Watch, menekankan bahwa sebagai kekuatan pendudukan, penjajah Israel memiliki kewajiban mutlak untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan sesuai Konvensi Jenewa.

Situasi Gaza Makin Memburuk Warga Palestina di Gaza telah menghadapi kelaparan selama berbulan-bulan akibat perang dan pembatasan masuknya bantuan. Setelah gencatan senjata dimulai pada Januari, jumlah bantuan sempat meningkat. Namun, dengan keputusan terbaru penjajah Israel, toko-toko di Gaza kini dipenuhi warga yang berebut membeli persediaan sebelum stok habis.

Pemerintah Palestina menyerukan ketenangan dan meminta warga untuk tidak menimbun makanan, sementara para pedagang diimbau untuk tidak menaikkan harga secara berlebihan. Sementara itu, Qatar mengecam keras tindakan penjajah Israel, menyebutnya sebagai pelanggaran perjanjian gencatan senjata dan hukum kemanusiaan internasional.

Krisis kemanusiaan di Gaza terus memburuk, dengan tekanan dunia internasional terhadap penjajah Israel yang semakin meningkat. Namun, apakah tekanan global ini akan membuahkan hasil atau justru memicu eskalasi lebih lanjut, masih menjadi pertanyaan besar. (mul)

#GazaUnderAttack #penjajah IsraelBlockade #HumanitarianCrisis #StopWar #SavePalestine