PALESTINA - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tengah bersiap untuk melancarkan perang besar di Jalur Gaza. Hal ini terbukti dengan mobilisasi 400.000 tentara cadangan, sebuah langkah yang dinilai sebagai indikasi eskalasi konflik di wilayah tersebut.

Menurut Luciano Zaccara, profesor politik Teluk di Universitas Qatar, Netanyahu berada dalam posisi sulit. "Meskipun ia tidak ingin memulai kembali perang, tekanan besar datang dari elemen sayap kanan dalam pemerintahannya yang menolak kesepakatan gencatan senjata," ujar Zaccara kepada Al Jazeera.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Netanyahu tampaknya berupaya bermain di kedua sisi konflik. "Dia mencoba menyalahkan Hamas atas gagalnya perpanjangan fase pertama gencatan senjata, sementara Hamas justru meminta Israel untuk segera masuk ke fase kedua. Dengan begitu, jika konflik berlanjut, Netanyahu dapat berdalih bahwa ini adalah akibat dari keputusan Hamas, bukan kebijakannya sendiri," jelas Zaccara.

AS Beri Sinyal Beragam, Kesepakatan Gencatan Senjata di Ujung Tanduk
Di sisi lain, Amerika Serikat memberikan sinyal yang tidak jelas terkait konflik ini. Langkah pemanggilan besar-besaran tentara cadangan oleh Israel juga dikaitkan dengan tantangan dalam merekrut personel untuk tugas militer di Gaza.

Fase pertama gencatan senjata selama enam minggu yang mulai berlaku sejak 19 Januari telah resmi berakhir pada Sabtu tengah malam. Namun, Israel belum memberikan komitmen untuk masuk ke fase kedua, yang menurut kesepakatan awal bertujuan untuk mengakhiri perang secara permanen.

Pemerintahan Netanyahu terus berupaya memperpanjang fase pertukaran tahanan tanpa memberikan konsesi lebih lanjut. Sebaliknya, Hamas menolak melanjutkan kesepakatan tanpa kepastian bahwa Israel akan menghormati komitmen militer dan kemanusiaannya, termasuk penarikan penuh dari Gaza dan penghentian agresi militer.

Krisis Kemanusiaan Memburuk, Dunia Desak Penghentian Konflik
Perang yang berkecamuk telah menyebabkan kehancuran besar di Gaza. Menurut laporan terbaru, lebih dari 48.380 orang tewas akibat serangan Israel, sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak. Infrastruktur di Gaza pun hancur, dengan banyak bangunan dan fasilitas publik yang luluh lantak.

November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Selain itu, Israel juga menghadapi gugatan kasus genosida di Mahkamah Internasional terkait agresinya di wilayah kantong Palestina tersebut.

Desakan Internasional untuk Perdamaian
Sejumlah pihak, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mesir, dan organisasi kemanusiaan global, mendesak Israel untuk segera menghentikan serangan dan menegakkan gencatan senjata yang adil. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, meminta Uni Eropa untuk menekan Israel agar mematuhi kesepakatan damai dan mengakhiri agresi militer di Gaza.

Sementara itu, gambar-gambar dari AFP menunjukkan truk bantuan kemanusiaan masih tertahan di perbatasan Rafah akibat kebijakan Israel yang menangguhkan masuknya bantuan ke Gaza. Keputusan ini menuai kritik luas, dengan banyak pihak menudingnya sebagai bentuk "pemerasan kemanusiaan" yang memperburuk kondisi warga Palestina.

Ketidakpastian politik dan eskalasi militer di Gaza semakin memperumit situasi. Dengan pemanggilan 400.000 tentara cadangan dan tekanan dari kelompok sayap kanan, tampaknya Israel semakin dekat menuju perang baru. Komunitas internasional kini dihadapkan pada tantangan besar untuk mendorong solusi damai yang berkelanjutan di kawasan tersebut. (mul)

#GazaUnderAttack #Netanyahu #Israel #Hamas #GencatanSenjata #Palestina #SaveGaza #HumanRights #StopTheWar