JAKARTA  – Forum Tanah Air (FTA) menyampaikan hasil evaluasi kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Musyawarah (BAM) DPR RI, Rabu (27/8). Evaluasi tersebut merupakan kelanjutan dari kajian dan survei yang dilakukan FTA terhadap jalannya pemerintahan selama enam bulan hingga hampir satu tahun masa kepemimpinan Prabowo.

FTA menegaskan pihaknya adalah komunitas independen yang tidak berafiliasi dengan partai politik, organisasi massa, maupun kelompok tertentu. Evaluasi dilakukan melalui diskusi dengan para pakar serta angket kepada anggota dan jaringan FTA yang tersebar di 5 benua, 15 negara, dan 37 provinsi di Indonesia pada 1–4 Mei 2025.

Ketua FTA menyatakan, hasil evaluasi disampaikan ke berbagai pihak, termasuk pemerintah, dengan harapan dapat memberi gambaran realistis mengenai arah kebijakan Prabowo.

Fokus Korupsi: Dorongan Penuntasan Kasus Besar
FTA menilai penegakan hukum kasus korupsi masih setengah hati, terutama jika melibatkan elite atau oligarki. Organisasi ini meminta DPR lebih proaktif mendorong aparat hukum menuntaskan kasus-kasus besar, seperti:

• Mega korupsi Pertamina senilai Rp193,7 triliun (2018–2023). Pada 10 Juli 2025, Kejagung menetapkan Muhammad Riza Chalid sebagai tersangka, namun ia diduga kabur ke luar negeri. FTA mendukung pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bahwa hukuman mati bisa diterapkan.
• Tuduhan OCCRP yang memasukkan nama mantan Presiden Joko Widodo dalam daftar finalis Person of the Year 2024 kategori korupsi dan kejahatan terorganisir. FTA menilai pemerintah perlu menuntut OCCRP jika tuduhan tidak terbukti, atau sebaliknya menindak Jokowi bila bukti ditemukan.
• Kasus korupsi kuota haji 2024 dengan kerugian negara sekitar Rp1 triliun, yang menyeret mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas. FTA meminta DPR mengawasi ketat proses hukum karena menyangkut kepentingan umat Islam.
• Dugaan keterlibatan mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam kasus judi online, di mana 11 pegawai kementerian telah menjadi tersangka. Nama Budi Arie disebut dalam dakwaan menerima 50% uang “penjagaan situs”, namun hingga Agustus 2025 belum ditetapkan tersangka.
• Kasus Chromebook Kemendikbudristek (2019–2022) senilai Rp9,9 triliun, dengan kerugian negara Rp1,98 triliun. Kejagung menetapkan empat tersangka, dan memeriksa mantan menteri Nadiem Makarim.
• OTT PUPR Sumut terkait proyek Rp231,8 miliar yang menyeret Topan Obaja Putra Ginting, orang dekat Gubernur Bobby Nasution. FTA menilai Bobby berpotensi terseret sebagai atasan.

Hukum: PIK 2, Ijazah Jokowi, hingga Reformasi Aparat
FTA juga menyoroti lemahnya penegakan hukum dalam kasus-kasus lain, antara lain:

• Kasus PIK 2, yang melibatkan pemagaran laut 30 km di Tangerang. FTA menilai pemerintah dan DPR belum tuntas mengusut dalang privatisasi laut yang membahayakan keamanan negara.
• Kontroversi ijazah Jokowi, yang dinilai menimbulkan kegaduhan nasional dan global. FTA mendesak DPR memanggil Kapolri, UGM, serta para pelapor untuk mengakhiri polemik.
• Kasus Silfester Matutina, yang vonisnya inkrah namun eksekusi tertunda 6 tahun oleh kejaksaan.
• Kasus Tom Lembong, yang berujung pada abolisi Presiden Prabowo.

FTA menilai reformasi besar-besaran pada kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman mutlak dilakukan agar penegakan hukum tidak dipersepsikan melindungi oligarki.

Politik: Beban Gibran hingga RUU Polri
FTA mencatat sejumlah masalah politik yang membayangi pemerintahan Prabowo:

• Masuknya Wapres Gibran Rakabuming Raka lewat putusan MK dinilai menjadi beban politik bagi Prabowo. Forum Purnawirawan dan Prajurit TNI (FPPI) bahkan menyerukan pemakzulan.
• Perubahan ke-6 UU Minerba dinilai kian menguntungkan oligarki dan menyimpang dari Pasal 33 UUD 1945.
• RUU Polri berpotensi memperluas kewenangan kepolisian tanpa pengawasan ketat. FTA menilai hal ini bisa memperparah kesan polisi berpolitik, seperti yang disebut terjadi pada era Jokowi.
• RUU Perampasan Aset yang telah 17 tahun mandek dianggap bukti lemahnya komitmen DPR dalam pemberantasan korupsi. FTA mendesak agar segera masuk Prolegnas Prioritas.
• Proses pembentukan kabinet dinilai tidak berdasarkan meritokrasi, terlihat dari kasus elpiji 3 kg, pengelolaan pulau Aceh, tambang nikel di Raja Ampat, hingga kasus pagar laut, yang menunjukkan lemahnya koordinasi dan indikasi insubordinasi menteri.

Ekonomi: Utang, Rupiah, dan Daya Beli
Di bidang ekonomi, FTA menilai Prabowo menghadapi tantangan berat akibat warisan pemerintahan sebelumnya. Beban utang besar, depresiasi rupiah, serta rendahnya daya beli menjadi sorotan.

Menurut Bank Dunia, kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut:

• 5,4% hidup dalam kemiskinan ekstrem (Rp546 ribu/bulan).
• 19,9% miskin menengah bawah (Rp765 ribu/bulan).
• 63,8% miskin menengah atas (Rp1,51 juta/bulan).

FTA menilai angka tersebut lebih mencerminkan kondisi riil dibanding data BPS.

Selain itu, tingginya angka PHK juga disebut berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Forum ini mendorong pemerintah meninjau ulang proyek mercusuar dan mengalihkan anggaran ke program ekonomi riil yang langsung menyentuh masyarakat.

Penutup: Reshuffle Mendesak
FTA mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada HUT RI ke-80 yang menekankan persatuan. Namun forum menegaskan, tanpa penegakan hukum yang adil, persatuan hanya akan menjadi slogan. Dalam rekomendasinya, FTA menyebut reshuffle kabinet adalah keniscayaan karena hingga menjelang satu tahun pemerintahan, belum terlihat koordinasi yang efektif antar kementerian. FTA mendorong DPR dan pemerintah membuka ruang komunikasi dengan semua lapisan masyarakat, termasuk pihak yang kritis, agar kebijakan yang dihasilkan lebih adil. (mul)