JAKARTA – Danantara telah mengadopsi ketentuan dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang baru, sehingga tidak lagi diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, apakah ini berarti Danantara kebal hukum?

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Sagara Institute, Piter Abdullah Redjalam, menegaskan bahwa meskipun Danantara tidak berada di bawah pengawasan KPK dan BPK, hukum tetap berlaku jika terjadi tindak pidana.

"Danantara sudah mengadopsi ketentuan dalam Undang-Undang BUMN yang baru, sehingga tidak 'diproses' atau 'diperiksa' oleh BPK dan KPK," ujar Piter dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/02/25). "Tetapi kalau terjadi tindak pidana di dalamnya, ya tetap diproses hukum," tambahnya.

Menurut Piter, pengawasan Danantara akan dilakukan oleh Dewan Pengawas Danantara, sementara DPR tetap memiliki peran dalam mengawasi operasional badan ini. "Hukum masih berperan di Danantara. Bukan berarti Danantara kebal hukum dan tidak bisa disentuh oleh hukum," tegasnya.

Regulasi Baru dalam UU BUMN
Piter menjelaskan bahwa pembentukan Danantara bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMN. Selama ini, kebijakan bisnis BUMN yang menyebabkan kerugian sering kali dianggap sebagai tindakan korupsi, meskipun keputusan tersebut diambil secara sah.

"Sering kali kebijakan yang diambil kemudian merugikan negara, lalu dianggap sebagai tindakan korupsi," ungkap Piter.

Dengan diberlakukannya Business Judgement Rule (BJR) dalam UU BUMN yang baru, pengambil kebijakan atau direksi BUMN tidak dapat dipersalahkan selama keputusan mereka dibuat dengan tata kelola yang baik dan tanpa konflik kepentingan. Namun, jika ditemukan konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, mereka tetap dapat diproses hukum.

BPI Danantara Diresmikan 24 Februari
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025. Ia optimistis bahwa badan ini akan menjadi pilar utama dalam memperkuat perekonomian nasional.

"Danantara akan berperan dalam mengelola aset negara secara terintegrasi guna meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi," kata Presiden Prabowo. (mul)

#Danantara #BUMN #UUbaru #BusinessJudgementRule #Prabowo #EkonomiIndonesia #InvestasiNasional