PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan TNI dan BUMN untuk mengatasi masalah stunting dan sosial lainnya di perbatasan Kalbar-Malaysia. Pj Gubernur Kalbar, Harisson, menyatakan rapat dengan Danrem 121/AWB, Brigjen TNI Lukman Arief, difokuskan pada program pembangunan perbatasan terkait stunting dan pendidikan di wilayah tersebut.

"Stunting masih menjadi isu prioritas nasional, dan data menunjukkan tingkat prevalensi stunting di Kalimantan Barat mencapai 27,8 persen," ujar Harisson.  Dirinya menekankan pentingnya intervensi program berkelanjutan. Harisson berharap mendapatkan komitmen dari TNI untuk membantu percepatan dan penurunan stunting, termasuk penyediaan sarana kesehatan, tenaga kesehatan, serta koordinasi dan kolaborasi dengan masyarakat.

Dalam upaya pencegahan stunting, Harisson mencatat masalah sanitasi lingkungan di Kalimantan Barat. Hanya 58,51 persen keluarga memiliki Jamban Sehat Permanen, dan baru 22,94 persen desa tercatat sebagai Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan. Harisson mendorong perbaikan sanitasi lingkungan dan penyediaan air bersih.

Melibatkan TNI, Harisson juga mengajak BUMN dan pelaku usaha untuk bersama-sama menekan angka stunting dengan perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, dan kolaborasi dengan organisasi persatuan istri Forkopimda. Harapannya, kerja sama yang baik antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Korem 121/Alambhana Wanawai dapat terus ditingkatkan.

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Temajuk (Kabupaten Sambas) juga menjadi perhatian. Harisson menyampaikan bahwa upaya penurunan stunting melibatkan Tim Penggerak PKK dari tingkat provinsi hingga desa dan kader PKK yang dapat bekerja sama dengan organisasi persatuan istri Forkopimda. Indeks Desa Membangun Tahun 2023 menunjukkan bahwa tidak ada lagi Desa Tertinggal di wilayah perbatasan lima kabupaten. (ant)