JENEWA - Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengumumkan bahwa hingga saat ini, semua negara kecuali Inggris, Austria, dan Swiss telah melanjutkan pendanaan mereka ke badan PBB yang mengurusi pengungsi Palestina tersebut.

Amerika Serikat belum membuat keputusan hingga Maret 2025 apakah akan melanjutkan pendanaannya atau tidak. “Amerika Serikat secara jelas telah menunjukkan bahwa mereka akan menangguhkan penangguhan tersebut hingga Maret 2025. Inggris belum membuat keputusan karena adanya larangan dari kongres,” ujar Lazzarini dalam konferensi pers di Jenewa.

Ia juga menyebut Austria dan Swiss belum membuat keputusan terkait pendanaan. "Jadi ketiga negara tersebut masih menangguhkan, sementara negara-negara lain telah melanjutkan," tambahnya. Terkait penangguhan Italia, Lazzarini menyatakan bahwa Italia belum memberikan kontribusi kepada UNRWA sejak pergantian pemerintahan.

“Dengan adanya kontribusi baru untuk UNRWA, kami dapat melanjutkan operasi hingga Juni dan berencana melanjutkan hingga Agustus,” katanya. Lazzarini juga menjelaskan bahwa dana sebesar 257 juta dolar AS (sekitar Rp4,1 triliun) masih tertunda. Ia juga mengungkapkan bahwa Tel Aviv belum mengeluarkan perintah evakuasi kepada warga Palestina di Kota Rafah di Jalur Gaza selatan terkait rencana serangan militer Israel.

“Masyarakat belum diminta untuk mengungsi dari Rafah, tetapi jika tidak ada kesepakatan pekan ini, serangan tersebut dapat terjadi kapan saja,” ujarnya. Lazzarini menambahkan bahwa saat ini ada kekhawatiran besar di Gaza mengenai rencana serangan militer tersebut. Terkait kondisi pangan, ia menyatakan bahwa meskipun lebih banyak makanan tersedia di pasar, akses terhadap makanan sulit karena tidak adanya uang tunai yang beredar. Ketersediaan pangan juga tidak mencukupi untuk mengatasi kelaparan.

Ia menekankan bahwa UNRWA masih tidak memiliki akses ke Gaza utara. Setiap kali mereka mencoba mengirimkan bantuan ke utara dari selatan, mereka ditolak oleh Israel. Proses untuk mendapatkan izin pengiriman ke tempat lain di wilayah kantong Palestina juga rumit dan tidak praktis, kata Lazzarini. (ant)