JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mengharapkan masukan dari para pakar hukum internasional sebelum menyampaikan pernyataan di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ) terkait pelanggaran yang dilakukan Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur.

Pada 19 Februari 2024, Menlu Retno akan mewakili Indonesia dalam menyampaikan pernyataan lisan sebagai bagian dari permintaan Majelis Umum PBB untuk meminta nasihat hukum (advisory opinion) dari ICJ mengenai konsekuensi hukum dari kebijakan dan tindakan Israel di Palestina.

Retno mengungkapkan bahwa pandangan dan masukan dari para ahli internasional sangat dibutuhkan dalam konteks ini, mengingat hukum internasional memiliki peran penting dalam politik luar negeri dan diplomasi Indonesia. Dia menekankan hal ini saat membuka diskusi pakar yang membahas "Advisory Opinion di Mahkamah Internasional: Upaya Mendukung Kemerdekaan Palestina melalui Penegakan Hukum Internasional" di Jakarta.

Para pakar yang berbicara dalam diskusi tersebut termasuk Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A., Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M., dan Dr. Enny Narwati, S.H., M.H.

Menlu Retno mengapresiasi kehadiran dan kontribusi para pakar hukum internasional dalam diskusi tersebut, menyatakan bahwa pemikiran dan gagasan yang diberikan akan membantu menajamkan pandangan hukum internasional yang akan disampaikan di Mahkamah Internasional pada Februari mendatang.

Retno menegaskan bahwa diplomasi Indonesia akan terus berlanjut di sisi politik, ekonomi, kemanusiaan, dan hukum internasional, hingga Palestina dapat menikmati kemerdekaan sepenuhnya. Dia juga mencatat bahwa setelah tiga bulan konflik di Jalur Gaza, dunia menyaksikan tingkat kematian tertinggi dengan banyak penduduk Palestina yang tewas, termasuk petugas medis dan fasilitas kesehatan, seperti Rumah Sakit Indonesia, yang menjadi target serangan.

Menlu Retno menyebut bahwa wabah penyakit kini mengancam para pengungsi Palestina, dan kondisi ini menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, diplomasi Indonesia untuk Palestina dianggap belum selesai, dan Retno menekankan perlunya gencatan senjata sebagai langkah penting untuk menyelesaikan isu Gaza.

Retno juga mencatat bahwa tekanan internasional terhadap negara-negara kunci semakin meningkat, dengan Dewan Keamanan PBB yang berhasil mengadopsi resolusi kemanusiaan untuk Palestina pada akhir tahun lalu. Meskipun jumlah negara yang mendukung resolusi Palestina semakin meningkat, Retno menyatakan bahwa semua upaya ini masih belum cukup.

“Kehadiran kita hari ini, tidak hanya untuk mendukung diplomasi Indonesia, tetapi untuk mendukung penegakan world order (tatanan dunia) berdasarkan hukum internasional dan mendukung saudara kita di Palestina mencapai cita-cita kemerdekaan,” ujar Retno menambahkan. (ant)