JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan pertama dalam Kabinet Merah Putih pada Rabu (19/02/25). Reshuffle ini mengejutkan banyak pihak karena dilakukan di tengah usia pemerintahan yang masih tergolong muda. Langkah ini disebut sebagai sinyal bagi para menteri bahwa perubahan dalam kabinet dapat terjadi kapan saja sesuai kebutuhan.

Pengamat politik dari UIN Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan, menilai bahwa keputusan Prabowo ini bertujuan untuk memperingatkan para menteri agar bekerja lebih serius dalam menjalankan visi pemerintahan. “Reshuffle yang dilakukan di masa awal pemerintahan ini menjadi efek kejut bagi para menteri lainnya untuk bekerja lebih disiplin dan sesuai dengan instruksi presiden. Jika tidak siap, mundur adalah pilihan terbaik,” ujar Ahmad saat dihubungi Kompas.com.

Reshuffle untuk Efisiensi Kabinet
Presiden Prabowo Subianto menunjuk enam pejabat baru dalam perombakan ini, termasuk satu menteri dan sejumlah kepala lembaga strategis. Menteri yang dilantik adalah Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro. Pelantikan Brian dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26b Tahun 2025.

Selain itu, Prabowo juga melantik Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), didampingi oleh Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP. Keduanya diangkat melalui Keppres Nomor 27b Tahun 2025. Sebelumnya, Ateh menjabat sebagai Plt Kepala BPKP, sedangkan Agustina merupakan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi.

Perombakan di BPS dan BSSN
Reshuffle juga mencakup posisi strategis di Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Amalia Adininggar Widyasanti dilantik sebagai Kepala BPS, didampingi oleh Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebagai Wakil Kepala BPS, berdasarkan Keppres Nomor 28b Tahun 2025. Amalia sebelumnya menjabat sebagai Plt Kepala BPS, sementara Sonny adalah akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Sementara itu, Letjen Nugroho Sulistyo Budi ditunjuk sebagai Kepala BSSN melalui Keppres Nomor 29b Tahun 2025. Pergantian ini dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan siber nasional di tengah meningkatnya ancaman digital.

Sinyal Tegas dari Presiden Prabowo
Menurut Ahmad Bakir Ihsan, reshuffle ini mencerminkan gaya kepemimpinan Prabowo yang tidak ragu mengambil keputusan tegas terhadap para menteri dan pejabat yang dinilai kurang optimal dalam menjalankan tugasnya. “Reshuffle ini membuktikan bahwa Presiden Prabowo tidak segan untuk mengganti pejabat jika mereka tidak mampu mengikuti ritme pemerintahan,” ujarnya.

Selain itu, Ahmad menyoroti bahwa posisi seorang menteri dalam kabinet dapat dipengaruhi oleh latar belakang politiknya. “Bagi menteri yang berasal dari partai politik, pertimbangannya bisa lebih kompleks dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kalangan profesional,” tambahnya.

Dampak Reshuffle bagi Pemerintahan
Reshuffle kabinet ini diperkirakan akan membawa perubahan dalam arah kebijakan pemerintah, terutama di sektor pendidikan tinggi, pengawasan keuangan negara, dan keamanan siber. Langkah ini juga menjadi cerminan dari strategi Prabowo dalam memastikan bahwa program-program pemerintah berjalan dengan efektif dan efisien.

Sebagai langkah berikutnya, para pejabat yang baru dilantik dijadwalkan untuk mengikuti retret kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan mulai Jumat (21/02/25). Program ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan memperjelas arah kerja kabinet.

Dengan reshuffle ini, Prabowo menegaskan bahwa dirinya akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya. Publik kini menanti bagaimana perombakan ini akan berdampak pada kebijakan nasional ke depan. (mul)

#PrabowoReshuffle #KabinetMerahPutih #PolitikIndonesia #BeritaTerkini #UpdateNasional