JAKARTA – Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, mendesak pemerintah untuk memperketat tata kelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Menurutnya, minimnya transparansi dan lemahnya sistem audit bisa membuka celah bagi potensi korupsi berskala besar.

“Kelemahan dalam tata kelola aset negara berpotensi menjadi ladang korupsi sistemik yang merugikan rakyat dalam skala besar,” ujar Hardjuno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (01/03/25).

Transparansi dan Audit Independen Wajib Diperketat
Hardjuno menekankan bahwa transparansi menjadi aspek krusial dalam pengelolaan Danantara. Publik, katanya, harus memiliki akses terhadap laporan pengelolaan aset untuk mencegah potensi penyimpangan.

Selain itu, ia menegaskan bahwa audit independen harus dilakukan secara berkala oleh lembaga yang benar-benar netral agar menghindari konflik kepentingan.

“Akademisi, jurnalis investigatif, dan organisasi masyarakat sipil harus dilibatkan dalam upaya transparansi ini,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan adanya tantangan besar berupa potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan Danantara. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, aset negara ini berisiko dimanfaatkan oleh politisi atau kelompok tertentu demi keuntungan pribadi.

“Jika tidak diawasi dengan ketat, maka Danantara dapat menjadi celah bagi pihak-pihak berkepentingan untuk melakukan penyalahgunaan aset negara,” tuturnya.

Pentingnya Penegakan Hukum dan Sanksi Tegas
Lebih lanjut, Hardjuno menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas serta pemberian sanksi berat bagi pelaku korupsi. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan Danantara harus diserahkan kepada profesional dengan rekam jejak bersih dan berintegritas.

“Negara harus memastikan bahwa Danantara tidak jatuh ke tangan politisi yang hanya mencari keuntungan pribadi. Diperlukan audit profesional yang melibatkan akademisi serta pakar independen,” tegasnya.

Prabowo: Danantara Harus Transparan dan Bisa Diaudit Kapan Saja
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara Indonesia harus dikelola secara transparan dan dapat diaudit kapan saja oleh siapa pun.

“Danantara Indonesia harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun,” ujar Prabowo dalam peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/02/25).

Sebagai sovereign wealth fund Indonesia, Danantara akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS. Proyeksi dana awalnya mencapai 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp300 triliun yang berasal dari efisiensi belanja negara pada tahun 2025.

Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai 20 proyek strategis nasional (PSN), termasuk proyek hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data, kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, serta proyek energi baru dan terbarukan.

Tuntutan Pengawasan Publik
Mengingat besarnya nilai investasi yang dikelola Danantara, publik diharapkan lebih aktif dalam mengawasi kebijakan dan implementasinya. Keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, serta media sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah penyimpangan dalam pengelolaan aset negara. (mul)