Metropolitan

Pemprov DKI Belanja Produk Dalam Negeri Rp16 Triliun, Apa Saja? 

Dani Tri Wahyudi — Satu Indonesia
10 September 2024 12:00
Pemprov DKI Belanja Produk Dalam Negeri Rp16 Triliun, Apa Saja? 
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo saat meninjau kegiatan Business Matching batch ke-16 di Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, Senin (9/9/2024). Acara ini diadakan selama empat hari yakni sejak Senin (9/9) hingga Kamis (12/9). 

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan data Bigbox LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), berhasil merealisasikan belanja produk dalam negeri dengan nilai Rp16,05 triliun hingga 6 September 2024.

"Angka ini merupakan 62,61 persen dari komitmen belanja Produk Dalam Negeri pada RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang sebesar Rp30,68 triliun," ujar Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, di Jakarta, Selasa.

Ratu juga mengutip hasil kajian Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan  aksi afirmasi belanja produk dalam negeri telah memberikan dampak ekonomi positif bagi Jakarta, termasuk terjadinya penurunan impor luar negeri pada semester I/2024. Impor barang konsumsi mengalami penurunan sebesar 7,30 persen, impor barang modal turun 14,34 persen, dan impor bahan baku serta penolong turun 6,02 persen.

Selain itu, investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada Triwulan II/2024 menunjukkan pertumbuhan positif, masing-masing sebesar 28,95 persen dan 57,8 persen.

Dalam upaya meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Dinas PPKUKM DKI Jakarta kembali mengadakan acara Business Matching batch ke-16 di Kantor Wali Kota Jakarta Barat. Acara ini bertujuan untuk mempertemukan pelaku usaha industri yang memiliki sertifikat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dengan pihak-pihak terkait, seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Ratu menekankan bahwa penguatan ekonomi berbasis industri dalam negeri merupakan indikator penting kemajuan kota global. Industri lokal membutuhkan kepastian permintaan agar dapat berkembang, melakukan riset, dan menciptakan produk inovatif pengganti produk impor.

"Business matching ini bertujuan untuk membuka peluang bagi produk-produk dalam negeri agar dapat memenuhi kebutuhan di dalam negeri," jelas Ratu. Sementara itu, Sekretaris Kota Jakarta Barat, Indra Patrianto, menyampaikan bahwa perekonomian di wilayah Jakarta Barat sedang tumbuh pesat, ditandai dengan meningkatnya aktivitas pembangunan. Ia juga menyebut bahwa Jakarta Barat saat ini sedang dalam proses penagihan aset, dengan nilai mencapai lebih dari Rp4 triliun.

Berdasarkan data Bigbox LKPP, pembelanjaan produk dalam negeri di Jakarta Barat mencapai sekitar 51,12 persen pada tahun ini. Pemerintah akan terus memperkuat P3DN agar seluruh pengadaan barang dan jasa di Jakarta Barat menggunakan produk dalam negeri.

Produk bersertifikat TKDN yang dipamerkan pada Business Matching batch ke-16 meliputi seragam, furnitur, gadget, peralatan kantor, kerajinan tangan, hingga kendaraan listrik. Acara ini berlangsung selama empat hari, mulai dari Senin (9/9/2024) hingga Kamis (12/9/2024).
 
 
4o

 


Berita Lainnya