Laporan Gaza

PBB Kutuk Serangan Mematikan Israel ke Sekolah Pengungsi di Gaza

Dani Tri Wahyudi — Satu Indonesia
07 Juni 2024 15:30
PBB Kutuk Serangan Mematikan Israel ke Sekolah Pengungsi di Gaza
Warga Palestina berjalan di tengah reruntuhan sekolah UNRWA di Kota Gaza, yang hancur semalam akibat serangan udara Israel pada 8 Oktober 2023.

HAMILTON - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam serangan udara Israel terhadap sebuah sekolah di Jalur Gaza yang telah diubah menjadi tempat penampungan oleh badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA). Serangan tersebut menewaskan puluhan pengungsi.

Dalam konferensi pers yang dilaporkan oleh Anadolu pada hari Jumat, juru bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan serangan Israel ini kembali menjadi pengingat tragis dan mengerikan tentang harga yang harus dibayar oleh warga sipil di Gaza. “Tentu saja, dia (Guterres) mengutuknya,” kata Dujarric ketika ditanya tentang tanggapan Guterres mengenai serangan Israel tersebut.

Dujarric menjelaskan bahwa sekolah yang digunakan sebagai tempat penampungan ini berusaha menyediakan layanan penting bagi warga sipil. Karena tidak ada layanan pendidikan yang tersedia di Gaza, sekitar 300.000 anak yang menerima pendidikan dari UNRWA tidak dapat mengakses pendidikan, sehingga sekolah diubah menjadi tempat penampungan. “Tidak ada tempat yang aman,” ujarnya.

Terkait klaim Israel bahwa anggota Hamas hadir di sekolah tersebut, Dujarric menyatakan bahwa setiap orang dapat mendengarkan apa yang dikatakan orang lain dan setiap orang juga dapat melaporkannya. “Anda dapat melaporkan apa yang saya katakan dan membuat analisis Anda sendiri. Apa yang dapat saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa sejumlah besar warga sipil terbunuh, termasuk sejumlah anak-anak,” tuturnya.

Menanggapi pertanyaan apakah Guterres memiliki batas dalam menanggapi krisis Gaza, Dujarric mengatakan Sekretaris Jenderal tidak memiliki "kebiasaan membuat garis batas" dan bahwa Guterres ingin konflik ini segera berakhir. Dujarric menekankan PBB berulang kali menyerukan gencatan senjata, akses kemanusiaan, dan pembebasan sandera. “Dalam konflik ini, seperti dalam banyak konflik lainnya, Sekretaris Jenderal bukanlah pihak yang bertanggung jawab,” katanya, menegaskan. (ant)
 
 


Berita Lainnya