Catatan Ringan Sore Hari, Muslim Arbi

JENDERAL Purnawirawan Moeldoko, mantan Panglima TNI sampai saat ini masih menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).  Artinya, Moeldoko, putera Kediri itu masih sebagai pejabat pemerintahan Joko Widodo yang bertugas di Istana Negara. 

Moeldoko adalah bawahan Jokowi. Sampai saat ini pun Jokowi masih mempertahankan mantan KASAD Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  (SBY) itu sebagai Kepala Staf Presiden. Segala tindakan Moeldoko sebagai Kepala KSP, pasti laporan dan diketahui Jokowi sebagai atasan nya. 

Publik tahu itu. Publik tahu Moeldoko sedang ajukan gugatan ke MA untuk berjuang keras merebut Partai Demokrat dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Gugatan sebelumnya melalui PN dan PT Moeldoko selalu kalah. Moeldoko gagal rebut dan kuasai Partai  Demokrat. Partai yang dilahirkan dan dibesarkan SBY Presiden ke-6 RI. 

Publik ketahui Jenderal Moeldoko bukan pendiri partai Demokrat, pengurus atau kader Partai Demokrat. Menjadi pertanyaan kalau memang Jenderal Moeldoko mau berpolitik. Mengapa Moeldoko tidak mencontoh senior - senior nya seperti: Jenderal Edi Sudradjat yang mendirikan partai PKPI, Jendral Wiranto yang melahirkan Partai Hanura, Jendral Prabowo yang bikin Partai Gerindra. 

Mengapa Moeldoko berjuang keras merebut Demokrat dan Jokowi membiarkan nya? Publik juga bertanya, apakah Jokowi tidak tahu tindakan Moeldoko selama ini? Pasti tahu lah. Tapi mengapa membiarkan Moeldoko lakukan itu? 

Ada beberapa kemungkinan sikap Jokowi membiarkan Moeldoko terus rebut Demokrat. Moeldoko memang sedang diadu dengan SBY oleh Jokowi. Jika Moeldoko sukses ambil alih Demokrat melalui MA, maka bisa jadi Moeldoko bisa dijadikan Cawapres dampingi Ganjar. Dengan  demikian, Anies akan gagal capres karena Demokrat Moeldoko pasti akan pro ke Istana dan calon Istana. Karena untuk amankan Agenda Jokowi gagalkan pencapresan Anies, maka langkah Moeldoko pasti didukung oleh Jokowi. 

Jika Jokowi tidak dukung Moeldoko, maka dipastikan Jokowi akan berikan sanksi terhadap Moeldoko karena dianggap telah bertindak  merusak. Rusak konstitusi, rusak demokrasi, rusak moral dan hukum. Jokowi memang berada di belakang Moeldoko. 

Apakah memang demikian yang terjadi sehingga Jokowi membiarkan Moeldoko berjuang keras dan mati-matian demi merebut Demokrat? Jika Jokowi memang tidak berada di belakang Moeldoko, maka dipastikan Moeldoko akan dibuang dari Istana sebagai KSP. Namun itu tidak dilakukan Jokowi. 

Publik membaca manuver Moeldoko merebut Demokrat dengan menggunakan Mahkamah Agung (MA) dari SBY pasti didukung Jokowi. Publik juga menganggap,   ada dendam yang sangat pada Jokowi terhadap SBY.  Sehingga mau gampar SBY pakai tangan Moeldoko. (penulis adalah Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu)