JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir jika Rusia menghadapi serangan rudal konvensional dari negara yang memiliki kemampuan nuklir. Ancaman ini dituangkan dalam doktrin nuklir baru yang diperbarui Rusia, yang telah mendapat persetujuan Putin pada Selasa (19/11/2024).

Pembaruan doktrin nuklir ini muncul sebagai tanggapan atas langkah Amerika Serikat yang mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh buatan AS dalam konflik melawan Rusia. Doktrin tersebut merinci sejumlah kriteria ancaman yang bisa memicu Rusia untuk menggunakan senjata nuklir sebagai tindakan balasan.

Menurut doktrin baru tersebut, serangan menggunakan rudal konvensional, drone, atau pesawat dapat memenuhi syarat sebagai ancaman yang memicu respons nuklir. Selain itu, doktrin ini menyatakan agresi terhadap Rusia oleh anggota koalisi negara akan dianggap sebagai agresi dari seluruh koalisi.

Ketegangan antara Rusia dan negara-negara Barat semakin meningkat sejak Moskow memulai invasi ke Ukraina pada Februari 2022. Konflik ini memicu konfrontasi terbesar antara Rusia dan Barat sejak Krisis Rudal Kuba pada 1962, momen ketika dunia nyaris menghadapi perang nuklir.

Ketegangan kembali mencuat setelah Presiden AS Joe Biden memberikan izin kepada Ukraina untuk menggunakan rudal jarak jauh buatan AS. Lampu hijau tersebut diberikan setelah Rusia melancarkan ratusan serangan rudal dan drone yang menghantam infrastruktur listrik Ukraina pada Minggu (17/11/2024).

Pejabat AS menyatakan langkah ini bertujuan untuk membantu Ukraina menghadapi pasukan Rusia, yang kini juga didukung ribuan prajurit Korea Utara. Tentara Pyongyang telah ditempatkan di wilayah Kursk, barat Rusia, untuk membantu merebut kembali wilayah tersebut setelah serangan balasan mendadak dari Ukraina pada Agustus lalu. Sebagian Kursk saat ini berada di bawah kendali pasukan Ukraina.

Dilansir The New York Times, keputusan Biden didasarkan pada dinamika medan perang. Namun, langkah ini menuai kritik dari Rusia. Juru Bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov menyebut keputusan AS hanya memperburuk situasi konflik.

"Pemerintahan AS saat ini jelas mengobarkan api dan memprovokasi ketegangan lebih lanjut," ujar Peskov, seperti dikutip dari AFP, Senin (18/11/2024). (dan)