JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta untuk terus menjaga komunikasi dengan masyarakat dalam upaya mempertahankan keamanan dan ketertiban di Jakarta.

"Menyosialisasikan, memberikan penjelasan kepada anak-anak sekolah, menjaga ketertiban. Begitu juga di RT dan RW, ada masyarakat yang peduli ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) yang bisa membantu. Komunikasi harus terus dijaga," ujar Heru. Hal tersebut disampaikan Heru dalam Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-62 DKI Jakarta di Monumen Nasional, Jakarta, pada Jumat.

Heru mencontohkan bahwa pada minggu ini, Satpol PP bersama Dinas Perhubungan (Dishub) telah melakukan penertiban terhadap parkir liar dan juru parkir liar yang juga melibatkan RT dan RW, sehingga setiap klaster bisa menjaga keamanan Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Heru juga mengingatkan Satpol PP DKI Jakarta untuk selalu mengayomi masyarakat dan menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban Jakarta bukan hanya tanggung jawab Satpol PP, tetapi juga aparat TNI, Polri, jajaran Pemprov DKI, dan seluruh elemen masyarakat.

Salah satu upaya Satpol PP DKI Jakarta dalam melibatkan pelajar untuk menjaga keamanan adalah dengan membentuk Pelajar Duta Trantibum (Prabu) yang bekerja sama dengan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. "Satpol PP Jakarta membentuk di sekolah namanya Prabu yang bisa menyosialisasikan dan memberikan penjelasan kepada anak-anak sekolah, menjaga ketertiban," kata Heru.

Selain itu, Heru juga berpesan kepada seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk menjaga kesehatan, meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, dan tetap menjaga keamanan dan ketertiban Jakarta dengan sopan santun. Sebelumnya, Heru meminta Satpol PP DKI untuk meningkatkan sinergi dengan pihak terkait guna menjaga ketertiban dan keamanan menjelang pilkada.

"Saya harap Satpol PP dapat juga aktif membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta sehingga masyarakat bisa melaksanakan administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam UU atau PP serta keputusan Kemendagri," kata Heru. (ant)