JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberikan peringatan hingga tindakan tegas kepada siapa saja yang menerima setoran dari juru parkir liar. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengaku telah menerima laporan dari Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, tentang adanya oknum Ketua RT yang menerima setoran dari juru parkir liar.

"Saya mendapat laporan dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengenai hal tersebut. Melalui mekanisme yang ada, Pak Asisten Pembangunan (Aspem) akan memanggil lurah, RT, atau RW terkait untuk memberikan peringatan dan tindakan," kata Heru di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Jumat. Heru menyatakan kasus ini perlu didalami secara menyeluruh untuk memastikan kebenarannya. Jika terbukti, oknum tersebut bisa diganti.

"Semua harus sesuai dengan perda. RT juga harus mengikuti aturan yang ada dalam perda. Jika tidak disiplin, bisa diganti," tegas Heru. Tim gabungan penertiban juru parkir liar yang dibentuk Pemprov DKI Jakarta telah menindak 127 juru parkir liar di minimarket di Jakarta selama dua hari pada 15-16 Mei 2024. "Total juru parkir liar yang ditindak oleh Tim Gabungan Pemprov DKI Jakarta pada 15 dan 16 Mei 2024 sebanyak 127 orang," kata Syafrin Liputo, Kepala Dishub DKI Jakarta, di Jakarta, Jumat.

Syafrin menjelaskan, pada 15 Mei 2024, 55 juru parkir liar ditindak, dan pada 16 Mei 2024, 72 juru parkir liar ditindak. Penindakan dilakukan bersama tim gabungan yang terdiri dari personel Dishub DKI Jakarta, Satpol PP, dan TNI/Polri. Pada 15 Mei, tim menjaring 55 juru parkir liar di berbagai pusat perbelanjaan dan minimarket di Jakarta. Pada 16 Mei, 72 juru parkir liar terjaring di 66 lokasi. (ant)