JAKARTA - Deklarasi Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) yang di gelar di gedung Sarbini, Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024, mendapat sambutan yang sangat antusias dari diaspora di berbagai negara.

Chairman Forum Tanah Air Tata Kesantra, mengatakan sehari setelah deklarasi tersebut masyarakat Indonesia di berbagai negara, yang dimotori oleh aktivis-aktivis diaspora dari Forum Tanah Air, segera membentuk jaringan GPKR lintas negara. ”Hingga Kamis 7 Maret 2024 jaringan GPKR telah terbentuk di 14 negara, antara lain USA, UK, Jerman, Belanda, Swiss, Perancis, Turkey, Qatar, Arab Saudi, Singapura, Hongkong, Brunei, Jepang, Australia,” ujar Tata dalam keteragannya di Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Menurut Tata, jaringan GPKR ini akan terus bertumbuh di berbagai negara, khususnya di negara-negara yang jumlah diaspora Indonesia menetap cukup besar. Tata mengatakan, Biro Hubungan antar Lembaga dan Internasional GPKR, yaitu Prof Husnan Bey Fananie, Rustika Thamrin dan dirinya yang ditugasi menggalang dukungan diaspora di luar negeri.

”Para diaspora mengapresiasi dan menyambut baik semangat masyarakat Indonesia yang mendukung penuh upaya mengembalikan kedaulatan rakyat sesuai ketentuan pasal 1 ayat 2 UUD 1945,” cetus Tata. Ke depannya diharapkan dukungan diaspora akan menambah semangat masyarakat di tanah air untuk terus menyuarakan dan berjuang bersama membebaskan diri dari kezaliman dan penyelewengan cita cita berdirinya republik Indonesia yang disepakati oleh para pendiri negara.

GPKR adalah gerakan rakyat lintas agama, suku, profesi, dan partai politik yang berjuang menegakkan kembali kedaulatan rakyat yang telah runtuh oleh tirani yang melanggar hukum dan etika politik, demi Indonesia maju, adil, makmur, berdaulat, bermartabat di masa depan. Presidium dan penggagas gerakan ini adalah beberapa tokoh nasional antara lain Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, Prof. Dr. Didin S Damanhuri, Dr. Abdullah Mehamahua, Jend. TNI Pur. Fachrur Rozi, Prof. Hafidz Abbas, Komjen. Pol. Purn. Oegroseno, Prof. Dr. Rahmat Wahab, Dr. Drg. Paulus Januar, Dr. Sabriati Azis.

Dalam pembacaaan deklarasi oleh Dr. Sabriati, GPKR menuntut Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya sebagai pertanggung jawaban atas kejahatan terhadap rakyat dan perusakan kedaulatan rakyat selama pemerintahannya.

Tuntutan GPKR lainnya adalah menolak pemilu curang 2024 dan mendesak DPR RI untuk menggunakan hak angket tentang pemilu pilpres 2024. Kedaulatan rakyat yang dijunjung oleh Pancasila dan UUD 1945 telah jatuh ke titik nadir dengan adanya keterlibatan presiden dan jajarannya untuk memenangkan partai politik dan atau paslon tertentu.

Sehari setelah deklarasi GPKR bertemu dengan partai PKS untuk mendorong penggunaan hak Angket tentang pemilu 2024. Sejauh ini GPKR juga sudah meminta audiensi dengan beberapa partai seperti PDIP, NASDEM, PKB, untuk mendukung dan mendorong penggunaan hak angket di DPR RI. Agar kejadian-kejadian yang mendegradasi perkembangan demokrasi di Indonesia bisa segera di perbaiki, dan ke depannya Pemilu benar-benar menjadi pesta rakyat yang jujur, adil, dan bermartabat. (*)