WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menentang upaya Dewan Perwakilan Rakyat AS yang ingin memaksa pengiriman persenjataan ke Israel setelah ia memutuskan menunda pengiriman tersebut jika Israel melanjutkan serangan ke Kota Rafah di Jalur Gaza selatan.

Menanggapi penundaan tersebut, sejumlah anggota DPR AS dari Partai Republik sebelumnya mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang akan memaksa pemerintah AS mencabut penundaan pengiriman senjata. Namun, Presiden Biden berjanji akan menggunakan hak veto untuk menolak RUU tersebut. "RUU tersebut akan mengganggu upaya presiden dalam menjalankan kebijakan luar negeri yang efektif," demikian pernyataan Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih pada Selasa (14/5/2024).

"Jika presiden menerima RUU tersebut, pasti akan ada veto," lanjut pernyataan tersebut. Anggota DPR AS dalam beberapa hari ke depan akan membahas RUU Bantuan Keamanan Israel, yang salah satu isinya mengritik keputusan Biden untuk menunda pengiriman bantuan ke Israel.

RUU tersebut juga akan menahan penyaluran anggaran dari Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, dan Dewan Keamanan Nasional hingga bantuan tersebut dikirimkan. "Kita harus memastikan presiden bertanggung jawab atas taktik intimidasi yang mengancam keselamatan sekutu kita dan rakyat Israel dengan memperkuat Ham," ucap pemimpin fraksi Partai Republik di Kongres AS, Steve Scalise.

Gedung Putih mengatakan, RUU tersebut merupakan reaksi yang keliru terhadap perubahan pendekatan yang disengaja dalam kebijakan pemerintahan Biden terkait Israel. RUU tersebut juga dikhawatirkan melanggar wewenang konstitusional presiden dan menimbulkan dampak tak terduga, seperti melarang pemerintah menyesuaikan anggaran bantuan militer untuk membantu Israel, demikian pernyataan tersebut. (ant)