SEOUL - Para pasien kanker dan individu dengan kondisi medis kritis pada Rabu (12/6/2024) mendesak agar rencana pemogokan dokter di Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul (SNU) dibatalkan, serta memperingatkan akan mempertimbangkan tindakan hukum terhadap mereka.

Pekan lalu, dokter senior di empat rumah sakit utama yang berafiliasi dengan SNU memutuskan untuk menghentikan operasi mereka tanpa batas waktu mulai 17 Juni, sebagai bentuk dukungan terhadap dokter magang yang telah meninggalkan pekerjaan mereka sejak Februari. Para dokter magang melakukan aksi tersebut sebagai protes terhadap rencana reformasi kedokteran pemerintah yang melibatkan peningkatan kuota masuk sekolah kedokteran.

"Pemerintah harus menghukum para dokter yang melakukan tindakan ilegal sesuai hukum dan prinsip yang berlaku," kata Kim Tea-hyun, ketua kelompok pasien dengan sklerosis lateral amiotrofik, saat konferensi pers di depan RS SNU di Seoul, Korea Selatan, pada Rabu. "Gangguan layanan medis yang terjadi selama lebih dari 100 hari membahayakan nyawa pasien dan membuat banyak pasien meninggal karena kehilangan waktu emas," tambah Kim, dengan mengeklaim bahwa tindakan kolektif tersebut bertujuan untuk mempertahankan hak istimewa mereka.

Sementara itu, Kim Sung-joo, ketua asosiasi utama pasien dengan kondisi medis kritis, mengatakan  banyak anggotanya menyerukan untuk mengajukan tuntutan terhadap dokter. “Jika permintaan tersebut terus berlanjut, kami akan mempertimbangkan langkah tersebut,” kata Kim, sambil meminta agar mereka kembali ke rumah sakit sembari pemerintah melaksanakan revisi undang-undang untuk meminta pertanggungjawaban dokter dalam situasi seperti ini.

Krisis layanan kesehatan dikhawatirkan akan memburuk dengan keputusan Asosiasi Medis Korea, kelompok lobi utama untuk para dokter, yang akan melakukan mogok satu hari pada 18 Juni, yang dapat melibatkan komunitas dokter dan profesor kedokteran. Meskipun mendapat tentangan keras, pemerintah telah menyelesaikan peningkatan kuota penerimaan sekolah kedokteran sekitar 1.500 kursi pada akhir bulan lalu dalam upaya mengatasi kekurangan dokter. Ini merupakan peningkatan pertama dalam 27 tahun.

Setelah aksi tersebut, pemerintah menangguhkan langkah administratif untuk menghukum mereka sebagai upaya membujuk dokter junior untuk kembali ke rumah sakit, tetapi hingga kini tampaknya masih belum ada penyelesaian. (ant)