JAKARTA - Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk menerapkan penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa, sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI, Budi Awaluddin, mengatakan, "Kami akan mempelajari dan menerapkan kebijakan ini di Dinas Pendidikan, serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan." Pernyataan ini merupakan tanggapan atas komentar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, yang menilai penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar bertentangan dengan amanat pendidikan nasional yang berfokus pada budi pekerti luhur dan norma agama.

Abdul Fikri Faqih menyebutkan pendidikan nasional harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mengacu pada nilai-nilai agama, budaya nasional Indonesia, dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Untuk itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan mendalami tujuan dan maksud dari PP tersebut bersama Dinas Kesehatan dan melakukan sosialisasi kepada siswa mengenai penyediaan alat kontrasepsi. Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). PP ini mengatur penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja.

Pasal 103 ayat (1) PP tersebut menyebutkan bahwa upaya kesehatan reproduksi untuk usia sekolah dan remaja mencakup komunikasi, informasi, edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi. Ayat (4) mengatur bahwa pelayanan kesehatan reproduksi harus meliputi deteksi dini penyakit, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. (ant)