JAKARTA - Bakal calon presiden Anies Baswedan menyatakan masyarakat dapat menilai dengan objektif dan berdasarkan rekam jejak.

"Fokus untuk terus menerus menyampaikan fakta, sehingga masyarakat menilai dengan objektif, berdasarkan rekam jejak sebelumnya," katanya di Jakarta, Jumat (6/10/23).

Hal itu disampaikan Anies usai menghadiri bedah buku berjudul, "Anies di pusaran produksi Hoax: Tuduhan politik identitas, radikalisme, dan intoleransi”.

"Buku ini menjadi menarik, menceritakan apa saja yang pernah dibuat," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, saat ini informasi bergerak begitu cepat dengan volume amat besar, sehingga penting untuk bisa memberikan informasi yang begitu akurat.

"Buku ini bisa menjelaskan, khususnya kepada mereka yang menjadi pembentuk opini, tentang apa sebenarnya dan apa opini yang dicoba dibentuk menjelang Pemilu," katanya menegaskan.

Buku berjudul, "Anies di pusaran produksi Hoax: Tuduhan politik identitas, radikalisme, dan intoleransi”, ditulis oleh Edy Sasmito dan Toto TIS Suparto.

Buku setebal 264 halaman itu terbagi dalam delapan bagian yakni tuduhan politik identitas, tuduhan radikalisme, dicaci tidak tumbang dipuji tidak terbang, dari rektor termuda hingga mendikbud.

Selanjutnya, dari konvensi Partai Demokrat hingga Gubernur DKI, Jakarta kota kolaborasi, melindungi semua pemeluk agama dan jejak Anies berbuah penghargaan.

Sementara itu, penulis buku Edy Sasmito mengatakan Anies Rasyid Baswedan menjadi salah satu orang Indonesia yang paling banyak disorot dan di-bully di media sosial.

"Itu bisa dimengerti karena Anies merupakan salah satu tokoh Indonesia yang paling menonjol dalam beberapa tahun ini. Anies bahkan berpotensi menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8," katanya.

Sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, kebijakan-kebijakan Anies selalu mencerminkan pada keadilan, kesetaraan dan perlindungan yang lemah dan miskin, membesarkan yang kecil tanpa memperkecil yang besar.

Meskipun sering disudutkan dengan tuduhan intoleransi, pengusung radikalisme dan menggunakan politik identitas, namun kata Edy, tidak ada satupun jejak kebijakannya yang dapat membuktikan hal itu.(ant)