JAKARTA - Konflik Iran kian memanas. Usulan gencatan senjata tak digubris, sementara eskalasi militer terus meningkat. Dampaknya tidak hanya bersifat geopolitik, tetapi juga menyebar cepat ke sektor ekonomi global—termasuk Indonesia.

Lonjakan harga energi, tekanan inflasi global, serta gangguan rantai pasok internasional menjadi konsekuensi langsung. Dalam situasi ini, Indonesia menghadapi risiko yang jauh lebih besar dibandingkan banyak negara lain, terutama karena kondisi fundamental ekonomi domestik yang tengah rapuh.

Deindustrialisasi Dini dan Produktivitas yang Tertekan
Selama satu dekade terakhir, Indonesia mengalami fenomena deindustrialisasi dini. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menyusut signifikan, dari sekitar 30 persen pada awal 2000-an menjadi hanya sekitar 19 persen saat ini.

Kemunduran struktural ini berdampak langsung pada produktivitas ekonomi nasional yang terus melemah. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut menekan pendapatan riil masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, sekaligus memperlambat laju pengentasan kemiskinan.

Mengacu pada standar garis kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan menengah atas, penurunan tingkat kemiskinan Indonesia dalam satu dekade terakhir hanya sekitar tiga poin persentase—dari 71 persen menjadi 68 persen. Angka ini tertinggal jauh dibandingkan Vietnam, bahkan lebih dari tiga kali lipat lebih tinggi.

Neraca Eksternal Rapuh, Rupiah Rentan Tertekan
Penyusutan sektor manufaktur juga berdampak pada neraca eksternal. Defisit transaksi berjalan Indonesia bersifat kronis dan struktural, yang pada akhirnya melemahkan fundamental nilai tukar rupiah.

Dalam kondisi seperti ini, penguatan rupiah sangat bergantung pada aliran modal asing, penambahan utang luar negeri, atau lonjakan harga komoditas. Tanpa faktor tersebut, tekanan depresiasi cenderung berlanjut.

Konsekuensinya, suku bunga acuan Bank Indonesia tetap tinggi dan sulit diturunkan. Bahkan, posisinya relatif lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang menikmati surplus transaksi berjalan.

Fiskal Tertekan: Defisit Mendekati Batas Bahaya
Dari sisi fiskal, kondisi Indonesia juga tidak kalah mengkhawatirkan. Defisit APBN 2026 ditetapkan sebesar 2,68 persen dari PDB—hampir menyentuh batas maksimal 3 persen yang diatur undang-undang.

Dengan ruang fiskal yang sangat sempit, kemampuan pemerintah untuk merespons guncangan ekonomi praktis terbatas. Bahkan, indikasi tekanan sudah terlihat dari kebijakan pemangkasan transfer ke daerah.

Masalah semakin kompleks karena struktur belanja negara yang kaku (rigid). Pembayaran bunga utang telah menyerap lebih dari 20 persen pendapatan negara. Jika ditambah subsidi energi dan program makan bergizi gratis, totalnya mencapai sekitar 40 persen.

Ketika digabung dengan belanja pegawai dan transfer daerah, total belanja wajib tersebut mencapai sekitar 80 persen dari pendapatan negara—menyisakan ruang sangat kecil untuk belanja strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Ancaman Shortfall Penerimaan Negara
Optimisme berlebih dalam asumsi penerimaan negara berpotensi menjadi bom waktu fiskal. Hingga Februari 2026, realisasi penerimaan baru mencapai sekitar 11,4 persen dari target tahunan.

Angka ini mengindikasikan potensi shortfall setidaknya 10 persen. Jika terjadi, defisit APBN berpotensi melebar hingga 3,18 persen dari PDB—melampaui batas aman.

Konflik Iran dan Lonjakan Harga Energi Global
Konflik Iran memperburuk situasi. Lembaga keuangan internasional memperkirakan bahwa kenaikan harga minyak sebesar 10 persen dapat mendorong inflasi global hingga 0,4 persen.

Saat ini, harga minyak global telah melonjak lebih dari 25 persen dan mendekati 100 dolar AS per barel—jauh di atas asumsi APBN 2026 sebesar 70 dolar AS.

Lebih dari itu, konflik ini berpotensi mengganggu sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia. Gangguan pada jalur distribusi, termasuk potensi penutupan Selat Hormuz, dapat memicu lonjakan harga energi yang jauh lebih ekstrim.

Gangguan Logistik dan Rantai Pasok
Dampak lainnya adalah terganggunya perdagangan global. Puluhan ribu penerbangan dibatalkan, biaya logistik melonjak, dan rantai pasok bahan baku industri terganggu.

Sejumlah sektor industri global seperti semikonduktor, aluminium, tekstil, dan plastik mulai merasakan tekanan serius.

Tiga Skenario Dampak ke Indonesia
Besarnya dampak terhadap ekonomi Indonesia sangat bergantung pada durasi konflik:

Skenario 1 (1–3 bulan):
 Harga minyak berada di kisaran 90–120 dolar AS per barel, dengan tekanan inflasi dan logistik yang masih bertahan.

Skenario 2 (3–6 bulan):
 Harga minyak berpotensi melonjak hingga 150 dolar AS per barel, memicu inflasi tinggi dan tekanan fiskal yang signifikan.

Skenario 3 (>6 bulan):
 Risiko terburuk. Penutupan Selat Hormuz dapat terjadi, memicu krisis energi global. Defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar hingga 3,6–4,2 persen atau lebih.

Dilema Kebijakan: Pangkas Belanja atau Tambah Defisit
Dalam kondisi tersebut, pemerintah menghadapi dilema besar:

Mengurangi belanja negara → berisiko memperdalam kontraksi ekonomi

Melebarkan defisit di atas 3 persen → berisiko menurunkan kepercayaan investor dan memicu capital outflow

Kedua opsi sama-sama mengandung konsekuensi serius terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Ekonomi RI di Bawah Tekanan Berat
Dengan kondisi domestik yang rapuh—mulai dari deindustrialisasi, fiskal sempit, hingga rupiah yang rentan—guncangan eksternal seperti konflik Iran berpotensi memberikan dampak yang jauh lebih dalam bagi Indonesia dibandingkan negara tetangga.

Kesiapan masyarakat dan ketepatan kebijakan pemerintah menjadi kunci dalam menghadapi situasi yang semakin tidak pasti.

Ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja—dan tekanan global bisa membuatnya semakin berat.

*Penulis adalah Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)