JAKARTA – Kasus pagar laut dan sertifikat di atas laut dalam proyek PIK-2 sejatinya bisa diselesaikan dengan langkah tegas: bongkar pagar laut, usut tuntas pelaku, cabut sertifikat, dan pidanakan pihak yang terlibat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan indikasi kuat adanya skenario sistematis untuk menyelamatkan pihak-pihak berkepentingan, termasuk Aguan dan Anthony Salim, beserta para pejabat dan aparat yang terlibat.

Drama Pencabutan Pagar Laut: Euforia Tanpa Penyelesaian
Pencabutan pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km tidak dilakukan secara menyeluruh dan efektif. Penggunaan tenaga manual tanpa alat berat seperti ekskavator menciptakan kesan pengulur-uluran waktu. Padahal, jika pemerintah serius, pembongkaran ini bisa diselesaikan dalam hitungan hari.

Metode yang dipilih justru menyerupai drama politik, seolah-olah menjadi ajang kontestasi kebijakan untuk menarik simpati masyarakat. "Euforia pencabutan pagar laut tidak menyentuh akar masalah," ujar salah satu pengamat kebijakan publik.

Menghindari Penindakan Hukum
Nama-nama seperti Mandor Memet, Eng Cun alias Gojali, dan Ali Hanafiah Lijaya yang terkait dengan proyek PIK-2 dan pagar laut belum tersentuh hukum. Sementara itu, Arsin, Kepala Desa Kohod, terlihat sedang disiapkan sebagai tumbal untuk menanggung tanggung jawab hukum.

"Alih-alih menyelesaikan masalah, skenario ini justru berupaya menyelamatkan pihak-pihak besar di balik layar," ungkap seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.

Pembatalan Sertifikat yang Tidak Tuntas
Dari 263 SHGB dan 17 SHM di Desa Kohod, hanya 50 sertifikat yang dicabut oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Sisanya? Tidak ada kejelasan. Padahal, pagar laut ini melintasi banyak desa di beberapa kecamatan, termasuk Kosambi, Teluk Naga, Paku Haji, dan Mauk. Fokus yang hanya tertuju pada Desa Kohod seolah-olah melokalisir masalah, sementara desa lain yang terdampak dibiarkan tanpa perhatian.

Pejabat dan Aparat Lempar Tanggung Jawab
Komentar pejabat terkait kasus ini cenderung defensif. Beberapa mengaku tidak tahu atau menyatakan bukan kewenangan mereka. Menteri ATR Nusron Wahid, Hadi Tjahjanto, Raja Juli Antoni, bahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga kini belum memberikan langkah konkret untuk mengusut aktor besar di balik proyek ini.

Presiden Prabowo: Macan Asia atau Tunduk pada Oligarki?
Krisis ini menjadi ujian besar bagi Presiden Prabowo Subianto. Akankah ia menunjukkan keberanian untuk melawan intervensi oligarki yang merampas hak rakyat, atau justru tunduk pada tekanan para pemodal besar?

Proyek PIK-2 milik Aguan dan Anthony Salim telah menjadi simbol kezaliman terhadap rakyat kecil. "Jika pagar laut saja tidak bisa diatasi, bagaimana negara menghadapi tekanan lebih besar dari kekuatan global seperti Amerika dan China?" Kemarahan publik terus bergema di media sosial melalui berbagai tagar:
#TangkapAguan #HentikanPIK2 #SelamatkanLautKita #PrabowoDengarRakyat #TegakkanKeadilan #StopOligarki

Rakyat menunggu tindakan nyata. Jangan biarkan skenario penyelamatan ini menjadi bukti bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.