ISU reshuffle kabinet kembali mengemuka. Ini bukan sekadar rumor politik biasa. Pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya awal pekan lalu jadi sinyal. Saat Teddy minta publik “menunggu saja”, itu menguatkan dugaan bahwa perombakan kabinet memang sedang disiapkan. Dalam bahasa kekuasaan, respons semacam itu bukan penolakan. Ini sinyal bahwa keputusan belum diumumkan, tapi sudah selesai di meja Presiden. Gosip yang beredar secara terbatas, kocok ulang kabinet bakal terjadi pekan ketiga April. 

Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi apakah reshuffle akan terjadi, melainkan seberapa berani langkah itu diambil. Sebab, kocak ulang kabinet bukan sekadar soal mengganti menteri. Sejatinya, reshuffle  adalah ujian nyata kepemimpinan. Ini adalah momentum bagi Presiden untuk menunjukkan apakah dia benar-benar memegang kendali penuh atas pemerintahannya.

Namun, harus diakui, Presiden Prabowo Subianto bukan tanpa jejak. Dalam beberapa bulan terakhir, ada kebijakan yang patut dicatat. Penertiban dan pengambilalihan kembali lahan-lahan besar, termasuk kebun dan konsesi tambang yang selama ini dikuasai segelintir oligarki, misalnya. Begitu juga perampasan sekitar 1.700an hektare lahan yang sebelumnya dikuasai PIK 2. Semua itu memberi sinyal keberpihakan kepada negara dan rakyat. Ini bukan langkah kecil. Di negeri yang selama puluhan tahun dikuasai kepentingan besar, keberanian menyentuh wilayah ini layak diapresiasi.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara mulai hadir. Negara mencoba mengambil kembali otoritasnya. Bahwa sumber daya tidak boleh terus-menerus dikuasai oleh kelompok tertentu. Bahwa ada upaya untuk mengoreksi ketimpangan yang sudah terlalu lama dibiarkan.

Bagus, tapi belum cukup

Namun disinilah masalahnya. Kredit itu memang ada. Tapi sama sekali belum cukup. Karena satu-dua kebijakan tidak akan mampu mengubah arah jika struktur kekuasaan di sekitarnya masih sama. Jika orang-orang yang menjalankan kebijakan tidak memiliki visi yang sejalan. Jika kabinet masih dipenuhi kompromi dan beban politik masa lalu.

Sejak awal masa pemerintahan, publik belum sepenuhnya melihat adanya pemilahan yang tegas dari pengaruh kekuasaan sebelumnya. Nama Joko Widodo masih kerap dikaitkan dengan arah kebijakan dan komposisi kabinet saat ini. Sejumlah menteri dari lingkaran lama tetap bertahan di posisi strategis. 

Dalam batas tertentu, ini bisa dimaklumi sebagai bagian dari transisi. Tetapi jika dibiarkan terlalu lama, ia akan melahirkan persepsi, bahwa kekuasaan belum sepenuhnya berpindah.

Dalam tradisi politik yang sehat, masa transisi seharusnya selesai dalam waktu yang relatif singkat. Satu tahun pertama pemerintahan biasanya cukup untuk melakukan konsolidasi dan membangun arah yang mandiri. Kalaupun, sekali lagi: kalaupun ada keharusan balas budi, maka setahun lebih dari cukup untuk berbagai privilese dan cawe-cawe. 

Jika setelah itu bayang-bayang kekuasaan lama masih dominan, maka persoalannya bukan lagi etika politik. Ini soal  ketergantungan. Dan ketergantungan adalah ciri utama dari lemahnya wibawa kepemimpinan.

Di sinilah reshuffle menjadi krusial. Ia bukan sekadar langkah administratif, melainkan keputusan politik yang menentukan arah. Reshuffle yang tegas akan memperkuat pesan, bahwa Presiden memimpin dengan kendali penuh. Sebaliknya, reshuffle yang setengah hati hanya akan memperpanjang rantai keraguan publik.

Siapa dan kenapa?

Publik tidak membutuhkan daftar nama untuk mengetahui siapa yang layak dievaluasi. Tentang siapa yang layak bahkan di-reshuffle sebenarnya tidak terlalu repot. Indikatornya sederhana: kinerja yang tidak terlihat, kebijakan yang mandek, serta kegaduhan yang membebani pemerintah. Selain itu, yang  tidak kalah penting, persoalan loyalitas juga menjadi kunci. Dalam kabinet besar dengan banyak kepentingan, loyalitas yang terbelah hanya akan melahirkan konflik laten.

Menunda reshuffle bukanlah pilihan yang netral. Itu keputusan dengan konsekuensi. Pemerintahan berisiko kehilangan kecepatan, program terhambat, dan kepercayaan publik terus tergerus. Lebih jauh lagi, elite politik akan membaca keraguan itu sebagai celah. Ketika ketegasan tidak terlihat, maka kendali pun perlahan melemah.

Saat ini, Prabowo berada pada titik penentuan. Dia sudah menunjukkan keberanian menyentuh kepentingan besar. Oligarki yang selama ini nyaman, bahkan pegang kendali, sudah "diacak-acak". Itu modal penting. Tetapi keberanian harus dilanjutkan. Tidak cukup hanya pada kebijakan sektoral. Ia harus menjalar ke jantung kekuasaan: struktur kabinet itu sendiri.

Jika memang ingin berpihak kepada rakyat, maka kabinet harus diisi oleh orang-orang yang bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok. Jika ingin lepas dari bayang-bayang masa lalu, maka keputusan politik harus benar-benar menunjukkan kemandirian.

Pada akhirnya, reshuffle bukan tentang siapa yang keluar dan siapa yang masuk. Ini tentang apakah arah perubahan itu nyata atau hanya simbolik. Rakyat tidak membutuhkan sekadar tanda-tanda. Rakyat butuh hasil yang terasa. Sejarah tidak akan mencatat niat baik semata. Sejarah hanya mencatat keberanian untuk menuntaskan perubahan.

Kredit sudah diberikan. Tapi pekerjaan belum selesai. Dan, Prabowo dinanti untuk itu! 

* Penulis adalah aktivis sosial dan wartawan senior