MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono telah mengungkapkan bahwa dua pelaku yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, Banten, bersedia membayar denda sebesar Rp 48 miliar. Namun, apakah ini cukup untuk menutupi skandal yang begitu besar dan merugikan ekosistem laut serta masyarakat pesisir? 

Mengapa Hanya Arsin dan T yang Dikambing Hitamkan?
Dua nama yang disebut sebagai pelaku utama adalah Kepala Desa Kohod, Arsin, dan anak buahnya berinisial T. Namun, apakah masuk akal jika hanya mereka yang bertanggung jawab atas proyek sebesar ini? Sejauh mana peran mereka dibandingkan dengan aktor-aktor besar di balik proyek ini?

Bagaimana mungkin seorang kepala desa dan asistennya mampu membangun pagar laut sepanjang lebih dari 30 kilometer? Apakah mereka memiliki sumber daya untuk itu? Ataukah ada pihak-pihak lain yang lebih berkuasa yang sebenarnya berada di balik skandal ini? 

Pelanggaran Lingkungan yang Terabaikan
Pemagaran laut seperti ini jelas merupakan pelanggaran serius terhadap lingkungan. Pasal 98 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan ancaman pidana 3 hingga 10 tahun bagi siapa saja yang merusak ekosistem. Namun, mengapa kasus ini hanya berujung pada denda? Apakah hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas?

Siapa Pemain Besar di Balik Pagar Laut?

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa proyek ini tidak bisa berjalan tanpa keterlibatan pihak-pihak besar. Mandor Memet, pekerja proyek, hingga perusahaan pengembang besar seperti Agung Sedayu Group dan PT Cahaya Intan Sentosa (CIS) disebut-sebut berperan dalam proyek ini. Lantas, mengapa hanya Arsin yang dikorbankan?

Apakah kita bisa percaya bahwa ini hanya ulah seorang kepala desa dan anak buahnya? Atau ada upaya untuk melokalisir skandal ini agar aktor-aktor besar tetap selamat? 

Dampak Sosial dan Kemana Rakyat Harus Mengadu?
Kasus ini bukan hanya tentang pagar laut, tetapi juga tentang ketidakadilan yang dialami masyarakat pesisir. Nelayan kehilangan akses terhadap laut yang menjadi sumber penghidupan mereka. Lingkungan rusak, ekosistem terganggu, dan keadilan semakin jauh dari jangkauan rakyat kecil.

Ketika hukum lebih berpihak pada pemilik modal dan pejabat korup, lalu kemana rakyat harus mengadu? Sampai kapan kita akan terus dibodohi oleh sandiwara semacam ini? 

Saatnya Rakyat Bersatu!
Kita tidak boleh diam! Kasus pagar laut di Tangerang ini adalah potret nyata dari bagaimana kepentingan segelintir orang lebih diutamakan dibandingkan kesejahteraan rakyat banyak. Jika kita terus diam, maka kasus serupa akan terus terjadi.

Saatnya rakyat bersatu, bersuara, dan menuntut keadilan! Jangan biarkan kebenaran dikubur demi kepentingan segelintir elit. 

(Opini ini ditulis sebagai bentuk keprihatinan terhadap ketidakadilan yang terjadi. Mari terus mengawal kasus ini agar keadilan benar-benar ditegakkan.)

Penulis adalah Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat (TA-MOR-PTR)

#SkandalPagarLaut #KeadilanUntukRakyat #BersatuUntukKeadilan #StopKejahatanLingkungan #SuaraRakyat #HentikanKetidakadilan #SiapaBermain #KeuanganGelap  #LingkunganRusak #TegakkanHukum #SiapaDalangnya #TransparansiPemerintah