FENOMENA pensertifikatan laut di Tangerang Banten dalam bentuk Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) serta  lautnya  dipagari dengan bambu sepanjang 30,16 KM, dengan total luas area lebih dari 537,5 hektar atau 5.375.000 meter persegi, dan telah di kavling masing-masing luasnya bervariasi mulai dari 3.458 meter persegi, hingga terluas 60.387 meter persegi, merupakan bukti jahatnya persekongkolan Oligarki Ekonomi  dengan penguasa politik dalam wujud kolusi dan korupsi.  

Laut dipagari dan di kavling  tidak hanya di Tangerang Banten, tetapi di Bekasi, di perairan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan terdapat pula dua bidang di wilayah perairan dekat Madura yang berstatus Hak Guna Bangunan. Peng-kavlingan tanah di darat maupun di laut,  duga banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dan kuat dugaan berkaitan erat dengan Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Perusahaan properti sebagai oligarki ekonomi melobi oligarki politik agar mengeluarkan kebijakan pembangunan ekonomi melalui Peraturan Presiden tentang Proyek Strategis Nasional (PSN).

Penetapan suatu daerah menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) dimaksudkan untuk mendorong investasi besar di suatu daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, diduga melalui praktik kolusi dan korupsi antara aparat mulai dari tingkat bawah sampai tingkat paling atas di pemerintahan.

KKN Semakin Marak

Sejarah selalu berulang jika tidak belajar dari sejarah.  Kasus  PSN PIK 2 yang sedang ramai merupakan pengulangan dari sejarah dalam bentuk yang lain, tetapi kasus tersebut diduga sarat dengan kolusi dan korupsi.

Untuk mencegah terulangnya kasus KKN, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengeluarkan Tap MPR RI Nomor Xl/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

Dalam pasal 4 Tap MPR,  ditegaskan "Upaya Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan siapapun juga, baik pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia.

Tap MPR tersebut merupakan benteng untuk mencegah terulangnya korupsi kolusi nepotisme (KKN). Akan tetapi, manusia suka lalai dan lupa diri ketika berada di puncak kekuasaan. Apalagi lembaga negara seperti DPR yang sejatinya sebagai pengontrol, telah dilumpuhkan dengan melantik para ketua umum partai politik yang mempunyai perwakilan di DPR RI., sehingga lembaga itu tidak lebih hanya  sebagai aksesoris demokrasi dalam konteks trias politica. 

Oligarki Berkolusi

Oligarki ekonomi menurut saya adalah kelompok kecil dalam masyarakat yang sangat kaya. Untuk mempertahankan dan melipatgandakan kekayaan, mereka berkolusi dengan penguasa.

Cara oligarki ekonomi berkolusi dengan penguasa politik ialah dengan mendanai calon Presiden dan calon Kepala Daerah dalam pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah.

Untuk memperkuat cengkraman oligarki ekonomi dalam kekuasaan, diduga mereka juga mendanai partai politik supaya mereka mendapatkan dukungan politik di parlemen.

Dengan menjadi penyandang  dana untuk memenangkan calon Presiden maupun calon kepala daerah, maka siapapun yang terpilih menjadi Presiden dan Kepala Daerah adalah orang mereka.

Pertanyaan, mengapa oligarki ekonomi perlu berkolusi dengan oligarki politik terutama Presiden? Jawabannya bahwa kekuasaan merupakan kunci untuk melestarikan kekayaan dan melipatgandakan kekayaan.

Dampak Negatif

Persekongkolan oligarki ekonomi dengan penguasa politik memberikan dampak negatif yang cukup signifikan bagi rakyat dan negara.

Pertama, tidak ada keadilan. Ekonomi menumpuk kepada oligarki ekonomi dan penguasa politik 

Kedua, kesenjangan semakin besar. Pembangunan hanya menguntungkan oligarki ekonomi dan penguasa. 

Ketiga, mayoritas rakyat tidak menikmati hasil pembangunan dan kekayaan alam yang melimpah.

Keempat, tidak ada demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial.   Pemilihan umum hanya sarana legitimasi kekuasaan bukan sarana menyejahterakan rakyat.

Kelima, rakyat dan negara lemah karena kedaulatan di tangan oligarki ekonomi bukan ditangan rakyat.

Semoga Presiden Prabowo bersama rakyat bisa memperbaiki Indonesia yang tidak dalam keadaan baik-baik saja.