"Saya mau ngomong sama Negara. Kalau Negara tidak berani melawan korporasi, lingkaran yang kecil itu? Saya yang akan pimpin rakyat Banten untuk melawan."

[Holid Miqdar, Nelayan Pontang]

Dalam ilmu kenegaraan, Negara adalah organ superior dengan daya paksa tertinggi. Tidak ada organisasi atau entitas yang lebih tinggi dibandingkan Negara. Namun, pernyataan Kholid Miqdar, seorang nelayan Pontang, mengingatkan kita bahwa realitas di lapangan seringkali berbanding terbalik. Ketika korporasi, yang seharusnya berada di bawah kendali Negara, justru dapat mengatur dan mempengaruhi Negara, maka ini adalah tanda bahwa Negara tengah sakit parah.

Negara yang Kalah oleh Lingkaran Kecil
Proyek PIK-2 menjadi bukti nyata dari disfungsi Negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terlihat kalah oleh kekuatan korporasi, seperti Agung Sedayu Group (ASG) milik Aguan dan Anthony Salim. Jika Negara benar-benar berdaulat dan superior, seharusnya tidak sulit untuk menghentikan proyek ini, menangkap dalang di balik pagar laut, dan menyelesaikan persoalan sertifikat laut. Namun, kenyataannya, kanker korupsi dan pengkhianatan pejabat telah menggerogoti tubuh Negara.

Pejabat aparat yang seharusnya tunduk pada konstitusi kini lebih patuh kepada oligarki. Mereka menjalankan titah korporasi, bukan rakyat yang mereka wakili. Ini adalah ancaman besar bagi keberlangsungan NKRI.

Tantangan untuk Prabowo Subianto
Sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto tidak memiliki alasan untuk menghindar dari tanggung jawab. Sejak sumpah jabatan diucapkan, konstitusi menjadi pegangan utama. Tidak ada masa tenggang 100 hari untuk menunda langkah nyata. Rakyat menunggu tindakan konkret, bukan sekadar retorika.

Berikut adalah langkah yang perlu segera diambil jika Prabowo Subianto ingin menyelamatkan NKRI:

Hentikan Proyek PIK-2: Apapun statusnya, baik Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun yang tidak, harus dihentikan demi melindungi kedaulatan Negara.
Audit Menyeluruh: Lakukan audit independen terhadap seluruh aspek proyek PIK-2, baik finansial, hukum, maupun dampak lingkungan.
Tegakkan Hukum: Perintahkan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus pagar laut dan sertifikat laut. Tangkap semua pihak yang terlibat, mulai dari aktor lapangan hingga dalang utamanya.
Copot Pejabat Korup: Tidak ada ruang bagi Kapolri, Menteri, atau pejabat lain yang mencoba menghalangi proses hukum. Keberanian untuk mencopot mereka adalah langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan rakyat.

Rakyat Tidak Akan Diam
Jika langkah-langkah ini tidak dilakukan, maka rakyat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Negeri ini tidak akan runtuh tanpa kehadiran Aguan dan Anthony Salim. Namun, negeri ini pasti hancur jika Negara terus tunduk pada oligarki.

Prabowo Subianto, inilah saatnya untuk menunjukkan taringmu sebagai Macan Asia! Ambil tindakan tegas dan tunjukkan bahwa rakyat adalah prioritas utama, bukan kepentingan korporasi.

#NegaraBerdaulat #LawanOligarki #KedaulatanRakyat #HentikanPIK2 #SelamatkanBanten #NegaraMelawanOligarki #SelamatkanNKRI #PrabowoTunjukkanTaringmu #LawanKorupsi #RakyatBersatu