RAKYAT Banten telah lama mencurahkan keluhan tentang perampasan tanah melalui proyek PSN PIK-2 yang dikendalikan oleh Aguan dan Anthony Salim. Demonstrasi demi demonstrasi telah digelar, bahkan ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun menyuarakan rekomendasi pencabutan PSN PIK-2 karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan mudharat. Namun, suara rakyat tetap tenggelam dalam keheningan Negara.

Tak hanya itu, sejumlah tokoh dan ulama Banten, yang dipimpin oleh KH Embay Mulya Syarif, telah mengadu langsung kepada tokoh penting seperti Wapres ke-7, KH Ma'ruf Amin, dengan harapan bisa segera menghadap Presiden Prabowo Subianto. Namun, permohonan audiensi mereka ditolak, menunjukkan betapa jauh jarak antara keluhan rakyat dan kenyataan di istana.

Ironisnya, pada Kamis (06/03/25), Presiden Prabowo Subianto memilih untuk membuka pintu Istana Kepresidenan bagi delapan pengusaha besar—di antaranya Aguan dan Tommy Winata—yang dikenal sebagai bagian dari Geng 9 Naga. Pertemuan ini mengirim pesan yang menyakitkan: alih-alih mendengarkan penderitaan rakyat Banten dan Rempang, pemerintah justru menyanjung kaum oligarki yang telah lama menebar kezaliman di tanah air.

Jejak kezaliman para taipan, terutama dalam proyek PIK-2 dan Rempang Eco City, masih sangat terasa oleh masyarakat yang terus menderita akibat perampasan tanah. Dengan menggelar karpet merah untuk para pengusaha, Presiden Prabowo secara terang-terangan menunjukkan keberpihakannya pada kepentingan segelintir elit bisnis, sementara rakyat Indonesia harus menelan perihnya sendiri.

Pertemuan tersebut, yang membuka ruang bagi pengaruh oligarki untuk menguasai daratan dan lautan Indonesia, semakin menegaskan realitas pahit: negara seakan lupa akan tugasnya sebagai pelindung rakyat. Di tengah bulan Ramadhan, saat harapan akan keadilan semakin menguat, rakyat merasa terasing dan terlupakan oleh kekuasaan yang seharusnya mendengarkan jeritan mereka.

Rakyat Banten, Rempang, dan seluruh Indonesia kini dipaksa menjadi saksi kegagalan pemerintah dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Sudah saatnya kezaliman administratif ini diungkap dan dihentikan. Kita harus bersuara untuk menuntut transparansi, keadilan, dan keberanian dari pimpinan negara untuk mencabut PSN yang merugikan rakyat.

Penulis adalah Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat (TA-MOR-PTR)

#PSNPik2 #KezalimanTanah #Banten #PrabowoSubianto #Geng9Naga #Oligarki #TrendingNews