SERANG - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Taufiequrachman Ruki mengatakan high cost politic memicu politik dinasti yang masih menjadi salah satu rule yang diterapkan pada sistem politik di Indonesia.

"Anda bayangkan untuk menjadi anggota dewan, harus menghabiskan Rp 5 miliar dan ini sudah diakui oleh salah satu anggota Dewan," kata Ketua KPK RI periode 2023-2007 ini, di Serang, Banten, Rabu (4/10/23),

Menurut dia, banyak para politisi yang menggunakan sistem high cost politic untuk bisa menduduki kursi parlemen, bahkan untuk mencalonkan gubernur saja memerlukan biaya lebih dari Rp 200 miliar.

"Jadi gubernur itu tidak cukup Rp 200 miliar, terus itu duit siapa yang mau dipakai, bagaimana mengembalikannya?," kata mantan anggota DPR RI ini..

Menurut Taufiequrachman, sistem high cost politic yang menghabiskan banyak biaya tersebut, akan muncul sistem politik oligarki atau politik dinasti.

"Dari sistem berduit tadi menghasilkan oligarki politik, dinasti politik, semua menduduki jabatan politik mulai dari ibu, bapak, anak, saudara," kata lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun 1971 ini.

Untuk mengatasi hal tersebut, dia meminta para ketua partai politik untuk memperbaiki undang-undang di Indonesia agar dapat mengurangi biaya politik yang terlalu tinggi.

"Yang harus memperbaiki ya para ketua partai itulah, presiden, pimpinan dewan harus memperbaiki undang-undangnya agar biaya politik itu dikurangi," katanya. (ant)