JAKARTA – Ancaman pidana dalam kasus kegagalan bangunan atau kecelakaan infrastruktur memungkinkan seorang insinyur yang membangun menjadi terpidana bila ia tidak memiliki atau memenuhi sertifikasi kompetensi keinsinyuran yang memadai. Wakil Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, MT. Asean Eng. mengingatkan para praktisi bidang teknik atau keinsinyuran agar melengkapi diri dengan perlindungan dari kemungkinan ancaman delik pidana dalam menjalan tugas keinsinyuran, terkait berbagai kejadian kegagalan infrastruktur atau hasil kerja keinsinyuran yang menjadi sorotan masyarakat selama ini.

“"Kalaulah di dalam praktek jasa keahlian tertentu terjadi kesalahan atau malpraktik, bila seseorang itu tidak punya SKK atau Sertifikat Kompetensi Kerja, maka paling jauh dia hanya diberhentikan saja secara administrasi, tidak kena pidana,” kata  Wakil Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, MT. Asean Eng. di Jakarta, Kamis (31/07/2026)

Namun menurut Agus Taufik Mulyono, berbeda halnya kalau insinyur berpraktik jasa keinsinyuran, sementara dia ternyata bukan insinyur atau tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur  atau SKI, atau tidak punya STRI,  Surat Tanda Registrasi Insinyur, maka yang bersangkutan bisa delik aduan pidana.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Keinsinyuran setiap insinyur wajib memiliki STRI untuk dapat melakukan praktik keinsinyuran secara sah di wilayah Indonesia. Ini merupakan bentuk perlindungan terhadap tiga pihak. Pertama, bagi Insinyur sebagai pelaku profesi keinsinyuran. Kedua, pengguna jasa insinyur berdasarkan ikatan hubungan kerja agar terlindung dari malpraktik dan ketiga, pemanfaat keinsinyuran dalam hal ini masyarakat yang memanfaatkan hasil kerja keinsinyuran seperti infrastruktur, mesin atau fasilitas keteknikan lain.

Sementara itu Ketua Umum PII Dr-Ing. Ir. Ilham Akbar Habibie, MBA. IPU. ASEAN Eng. menyatakan bahwa selain amanah Undang-undang Keinsinyuran sertifikasi insinyur profesional juga diperlukan untuk percepatan penambahan jumlah insinyur di Indonesia. 

“Jumlah insinyur di Indonesia saat ini berkisar 700.000 orang, yang tersertifikasi insinyur profesional lebih terbatas lagi jumlahnya. PII berkomitmen untuk mempercepat peningkatan kuantitas dan kualitas insinyur profesional yang akan memperkuat dukungan pada proses re-industrialisasi,” kata Ilham Habibie.

Data dari PII menunjukkan rasio insinyur Indonesia per satu juta penduduk saat ini sekitar 2.500 hingga 2.670 orang, jauh tertinggal dari Vietnam yang mencapai 9.000 orang per satu juta penduduk, Idealnya, rasio minimal jumlah insinyur mendekati 10.000 per satu juta penduduk untuk memperkuat dukungan pada proses re-industrialisasi. 

Masih menurut Agus Taufik Mulyono yang akrab disapa Prof. ATM ini, SKI (Sertifikat Kompetensi Insinyur) merupakan sertifikat resmi yang diterbitkan oleh PII setelah seseorang mendapatkan gelar profesi insinyur (Ir.). Gelar profesi insinyur diperoleh oleh sarjana teknik (ST), pertanian, kehutanan, peternakan atau sarjana bidang keinsinyuran lainnya yang mengikuti Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) dan lulus sebagai insinyur . Sedangkan STRI (Surat Tanda Registrasi Insinyur) legalitas hukum resmi yang diberikan oleh PII kepada Insinyur profesional setelah memiliki SKI. 

“Jadi SKI dan STRI bukan sekadar administratif, tapi bentuk kepastian hukum dan rasa aman bagi para insinyur yang menjalankan praktik keinsinyuran,” ujar Prof. ATM.

Sebaliknya para praktisi yang menjalankan praktik keinsinyuran tanpa memiliki SKI dan STRI pada dasarnya memang rentan terkena delik aduan pidana berkaitan dengan Undang-Undang Keinsinyuran (nomor 11 Tahun 2014) dan ancaman sanksi perdata. 

Sementara itu dari sisi sektoral, atau keahlian tertentu yang diatur oleh regulasi atau undang-undang tertentu sesuai bidang atau sektor tertentu juga mensyaratkan perlunya  Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sebagai bukti pemenuhan kompetensi kerja keahlian sesuai tuntutan undang-undang sektor terkait. 

“Jadi ketiganya, SKI, STRI dan SKK bagi para praktisi keinsinyuran sangat penting, karena memberikan perlindungan profesi agar tidak dikriminalisasi dan terhindar dari tuntutan hukum, baik ancama perdata maupun delik aduan pidana,” kata Prof. ATM menambahkan.

Para praktisi keinsinyuran yang belum memiliki SKI maupun STRI secara reguler bisa mendapatkan melalui Badan Keahlian (BK) sesuai keahlian keinsinyuran nya yang ada di PII. Meskipun demikian menurut Prof ATM, berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Keinsinyuran (Nomor 11 Tahun 2014) Himpunan Keahlian Keinsinyuran (HKK) seperti Ikatan Ahli 

Bangunan Gedung, Asosiasi Jalan Indonesia, asosiasi ahli mesin, asosiasi ahli tambang, asosiasi ahli geoteknik dan sebagainya akan   diberdayakan untuk dapat menjalankan sertifikasi keinsinyuran kepada anggotanya di asosiasi masing-masing.

“Prinsipnya para praktisi keinsinyuran yang sudah berhimpun di asosiasi masing-masing dapat memproses dan mendapatkan sertifikasi di asosiasi atau HKK yang sudah diakreditasi oleh PII. Ibaratnya sertifikasi SKI – STRI bisa dilakukan “rumah sendiri" di masing-masing HKK yang terakreditasi oleh PII,” kata Prof. ATM menegaskan. (ar)

Narahubung:

1. Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, MT. Asean Eng. Wakil Ketua Umum PII +62 812-2721-3677

2. Dr. Ir. Teguh Haryono, MBA, IPU, ACPE, ASEAN Eng,. APEC Eng.  Sekjen PII 0857-8224-5142

3. Ir. Santhi H. Serad, M.Sc., IPU., ASEAN Eng. Direktur Eksekutif PII 0818-130-139