SUDAH lebih dari setahun laporan PPATK mengungkap fakta mencengangkan: Rp 500 triliun dari dana Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mencapai Rp1.515,4 triliun, mengalir ke rekening pribadi para "tikus istana". Angka fantastis ini seolah menjadi cermin betapa korupsi telah mengakar dalam sistem pemerintahan kita. Ironisnya, di tengah gencarnya drama survei kepuasan publik yang mencitrakan pemerintahan Jokowi sebagai "sukses", rakyat justru dibiarkan bertanya: apa benar ada yang gratis dalam politik?

Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, dengan bangga menyatakan bahwa 190 PSN telah selesai dibangun dengan total investasi Rp1.515,4 triliun. Namun, di balik angka-angka megah itu, PPATK justru menemukan fakta pahit: 36,67% dana PSN mengalir ke rekening pribadi ASN hingga politikus. Artinya, Rp 500 triliun lebih uang rakyat telah dikorupsi. Pertanyaannya, kapan penegak hukum akan bertindak?

Presiden Prabowo Subianto, yang dulu dikenal vokal mengkritik oligarki dan korupsi, kini seolah diam seribu bahasa. Apakah dia akan terus membiarkan proyek PSN menjadi mesin cuci uang para oligark, termasuk keluarga Jokowi? Ataukah dia akan mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan Republik ini dari para pengkhianat yang telah menggerogoti kekayaan negara selama bertahun-tahun?

Rakyat mulai bosan dengan narasi-narasi manis tanpa tindakan nyata. Kita masih ingat bagaimana Prabowo begitu keras mengkritik segelintir orang yang menguasai 60% kekayaan negara, seperti Sinar Mas dan kawan-kawan. Namun, kini seolah semua kritik itu hilang ditelan waktu. Apakah Prabowo akan terus menjadikan Jokowi sebagai mentor, atau dia akan membuktikan diri sebagai pemimpin yang berpihak pada rakyat?

Kasus pemagaran laut di Banten juga menjadi bukti nyata bagaimana oligarki bekerja. Meski bambu pemagaran telah dicabut, siapa dalang sebenarnya belum tersentuh hukum? Kades Kohod, Maskota APDESI, dan Aguan disebut-sebut sebagai bandit besar di balik kasus ini. Pertanyaannya:

Kapan ketiga penjahat ini akan ditangkap?
Kapan pembangunan PIK 2 akan dihentikan, mengingat bukti perampasan tanah yang begitu jelas?
Apa Prabowo tidak merasa sakit melihat rakyat Banten diinjak-injak oleh oligarki seperti Aguan?
Apa Prabowo rela melihat penduduk asli Banten semakin terpinggirkan, sementara hunian mewah oligarki terus tumbuh?
Rakyat Banten sudah mulai kehilangan kesabaran. Jika pemerintah tidak segera bertindak, bukan tidak mungkin gelombang perlawanan akan meluas, tidak hanya di Banten, tetapi juga di daerah-daerah lain seperti Rempang yang menjadi korban keserakahan oligarki.

Tidak ada kompromi untuk menjaga harga diri bangsa. Saatnya penegak hukum bergerak cepat. Tangkap Aguan, Asrin Kades Kohod, dan Maskota APDESI! Hentikan proyek-proyek yang merampas hak rakyat! Dan yang terpenting, Prabowo harus memilih: berpihak pada rakyat atau membiarkan kejahatan Jokowi dan oligarki terus berkuasa?

#LawanOligarki #BersihkanNegara #PrabowoBertindakSekarang #RakyatBersuara #LawanKorupsi #PSNGate #ReformasiTotal #PrabowoBertindak #BantenBangkit