RAKYAT Banten telah lama menunggu kejelasan dari Presiden mengenai evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) warisan rezim Jokowi yang banyak merugikan. Dalam benak publik, langkah ideal adalah membatalkan PSN yang tidak memberikan manfaat nyata—seperti PSN PIK-2 (milik Aguan & Anthoni Salim) dan PSN Rempang Eco City (milik Tommy Winata)—dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat.

Namun, realitas menunjukkan bahwa Presiden seolah tidak peka terhadap aspirasi rakyat. Alih-alih menanggapi tuntutan evaluasi dan pembatalan PSN bermasalah, pemerintah justru mengeluarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 yang menetapkan 77 PSN baru. Kebijakan ini dinilai malah menguntungkan segelintir oligarki, bukan solusi untuk kezaliman yang terjadi.

Bagi banyak pihak, keputusan ini menyiratkan bahwa kekuasaan lebih memilih melindungi kepentingan para pelaku kezaliman daripada mewujudkan keadilan bagi rakyat. Argumentasi bahwa PSN PIK-2 sudah tidak lagi termasuk dalam daftar PSN baru hanyalah dalih belaka. Produk hukum yang telah ada, seperti Perpres Nomor 115 Tahun 2020 tentang Kebijakan Satelit Republik Indonesia, tetap memiliki kekuatan hukum tanpa ada pencabutan resmi. Seharusnya, dasar pencabutan status PSN PIK-2 harus jelas, melalui penerbitan Perpres baru atau Kepres yang secara eksplisit mencabut status tersebut.

Tanpa keputusan tegas untuk membatalkan PSN bermasalah, Aguan, Anthoni Salim, dan Tommy Winata bisa terus menjalankan bisnis propertinya yang sarat dengan praktik perampasan tanah rakyat. Hal ini tentu saja menambah beban dan intimidasi yang harus ditanggung oleh masyarakat Banten dan Rempang.

Pertanyaannya kini, di pihak manakah Presiden Prabowo Subianto? Apakah beliau akan benar-benar berdiri bersama rakyat yang terzalimi, atau justru mendukung kepentingan bisnis para oligarki? Keputusan-keputusan yang diambil tidak hanya soal kebijakan, tetapi juga soal kepercayaan rakyat terhadap negara yang seharusnya menjadi pelindung keadilan.

Mari kita desak agar ada transparansi dan keberanian untuk mencabut PSN yang merugikan. Rakyat tidak boleh terus menjadi korban kezaliman administratif yang diwarnai oleh kepentingan sempit. Hanya dengan keberanian dan kesatuan suara, keadilan bagi tanah rakyat Indonesia bisa segera terwujud.

Penulis adalah Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat (TA-MOR-PTR)

#PSN #Kezaliman #Banten #PresidenPrabowo #Oligarki #TanahRakyat #RezimJokowi #TrendingNews