JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Purwomartani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin. Di karung beras tersebut tidak terlihat adanya foto atau stiker pasangan capres-cawapres yang sebelumnya sempat viral di media sosial. 

Jokowi menyebut alasan pemerintah mengucurkan bantuan pangan tersebut yaitu akibat naiknya harga beras karena gagal panen di hampir semua negara.

"Kenapa bantuan beras ini kita berikan? Karena memang di seluruh dunia, di semua negara itu harga berasnya terkerek naik semuanya, naik. Karena apa? Panennya banyak yang gagal, panennya banyak yang puso," ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan kegagalan panen tersebut diakibatkan perubahan iklim. Hal tersebut menyebabkan 22 negara menghentikan kebijakan ekspor berasnya dan lebih memprioritaskan beras untuk kebutuhan di dalam negerinya.

"Oleh sebab itu, kita kesulitan untuk membeli beras di negara-negara lain karena beras mereka dipakai sendiri untuk rakyatnya," katanya.

Kepala Negara selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi. Dengan demikian diharapkan suplai beras menjadi melimpah sehingga harga beras bisa ditekan lagi.

"Kalau produktivitas padi kita turun seperti tahun kemarin, harga pasti otomatis naik karena suplainya tidak cukup, otomatis harga pasti naik. Itu kejadian di semua negara," ujarnya.

Pemerintah sendiri memberikan bantuan pangan berupa beras seberat 10 kilogram per bulan kepada sekitar 22 juta penerima manfaat. Menurut Presiden, bantuan tersebut akan diterima hingga bulan Juni 2024 dan bisa diperpanjang jika anggaran negara mencukupi.

"Yang paling penting bapak ibu, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni diberikan bantuan. Juli malah keterusan. Sementara sampai Juni. Nanti kalau APBN kita hitung-hitung cukup, bisa dilanjutkan lagi," katanya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan tersebut yaitu Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo.
 
 Sebelumnya, beredar foto-foto di media sosial yang menampilkan beras Bulog yang ditempeli stiker bergambar Prabowo-Gibran, merupakan bagian dari Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Stiker dengan gambar Prabowo-Gibran menutupi tulisan SPHP pada bagian depan karung beras tersebut, dan hal ini langsung menarik perhatian serta memicu berbagai komentar.

Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengecam temuan beras Bulog yang berstiker Prabowo-Gibran. Menurutnya, hal tersebut sangat memalukan dan menunjukkan kemiskinan etika. Cak Imin menyatakan pendapat ini setelah bertemu dengan relawan Bali Satu di Kabupaten Badung pada Jumat (26/1/2024).

Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menegaskan bahwa beras Bulog tersebut tidak dibiayai oleh salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Todung menyatakan hal ini sebagai bentuk penyimpangan karena bantuan sosial seharusnya tidak dikaitkan dengan kepentingan politik. "Bahwa ada pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2, Prabowo dan Gibran, ya itu satu penyimpangan karena bansos itu bukan milik satu paslon," ujar Todung di Media Center TPN, Jakarta Pusat, pada Kamis (25/1/2024). (ant/dbs)