JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, menegaskan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 tidak ada kaitannya dengan PKB atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Tidak ada urusannya dengan PKB atau PBNU. Paham!" kata Cak Imin, sapaan akrabnya, melalui akun media sosial pribadinya, @cakimiNOW, yang dipantau di Jakarta, Senin. Pernyataan tersebut disampaikan untuk membantah tuduhan Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, yang mengklaim bahwa Pansus Angket Haji 2024 bertujuan menyerang PBNU.

Muhaimin menjelaskan Pansus Angket Haji 2024 diusulkan oleh Komisi VIII DPR untuk menyelidiki dugaan penyelewengan penggunaan visa haji. "Ini murni urusan pekerjaan Komisi VIII yang meminta Pansus Angket Haji. Fokusnya adalah apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji," ujarnya.

Ia juga menjelaskan gagasan pembentukan Pansus Angket Haji 2024 muncul karena Komisi VIII DPR mengalami hambatan dalam rapat dengan Kementerian Agama (Kemenag) yang tidak memberikan data dan keterangan yang memadai. "Ketertutupan Kemenag membuat Komisi VIII bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jamaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jamaah yang sudah antri berpuluh tahun," jelasnya.

Sebelumnya, pada Minggu (28/7), Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, mempertanyakan pembentukan Pansus Angket Haji 2024, dan berpendapat bahwa tidak ada alasan kuat untuk pembentukannya. "Kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini," kata Yahya Cholil Staquf menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers usai rapat pleno NU di Jakarta, Minggu.

Yahya berpendapat bahwa keputusan pembentukan Pansus Angket Haji DPR RI terkait pelaksanaan ibadah haji 2024 memiliki keterkaitan dengan posisi adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, serta masalah lain yang sebenarnya tidak terkait dengan ibadah haji. Sejauh ini, katanya, dia masih bertanya-tanya mengenai latar belakang pembentukan pansus tersebut, yang disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa lalu (9/7/2024).

"Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan pada kita. Jangan-jangan ini masalah pribadi, jangan-jangan," kata Yahya Cholil Staquf. (ant)