JAKARTA – Pembongkaran pagar laut dan pencabutan 50 sertifikat tanah oleh Menteri ATR Nusron Wahid pada Jumat (24/1/2025) membuka babak baru dalam perjuangan melawan dominasi oligarki di Indonesia. Namun, langkah ini mengungkap tantangan yang lebih besar: keberanian negara dalam menghadapi kekuatan pemodal besar seperti Aguan, pengembang utama proyek reklamasi PIK 2.

Insiden menarik terjadi usai acara tersebut, ketika Kepala Desa Kohod, Asrin, yang dikawal puluhan pendukung PIK 2, menolak memberikan pernyataan kepada media. Dukungan dari preman bayaran ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Aguan dalam memanfaatkan aparat desa hingga pejabat tinggi untuk melindungi kepentingannya. Menteri ATR Nusron Wahid bahkan sempat berdebat dengan Asrin, yang terang-terangan membela Aguan, majikannya.

Paradoks Indonesia: Visi Besar yang Menanti Pembuktian
Situasi ini mengingatkan kita pada buku Paradoks Indonesia karya Presiden Prabowo Subianto. Buku tersebut menguraikan tantangan besar bangsa ini: kekayaan alam yang melimpah, namun sebagian besar rakyat masih hidup dalam kemiskinan. Prabowo mengidentifikasi dua masalah utama, yaitu:

Ekonomi yang dikuasai oleh pemodal besar.
Demokrasi yang dikendalikan oleh oligarki.
Dalam buku tersebut, Prabowo menawarkan solusi berupa swasembada pangan, energi, dan air bersih, serta reformasi pengelolaan negara untuk menciptakan kemandirian nasional. Namun, tanpa tindakan nyata, visi besar ini hanya akan menjadi wacana.

PSN PIK 2: Simbol Dominasi Oligarki
Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2 menjadi contoh nyata bagaimana oligarki memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Pemagaran laut yang dilakukan di kawasan tersebut bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengorbankan hak masyarakat setempat. Bahkan, wartawan yang mencoba meliput kondisi di PIK 1 dilaporkan diusir oleh preman bayaran.

Keberanian Presiden Prabowo kini diuji. Membatalkan PSN PIK 2 dan menyita aset oligarki yang terbukti melanggar hukum adalah langkah konkret untuk menunjukkan bahwa negara tidak tunduk pada kepentingan segelintir orang.

Janji Nusron Wahid dan Harapan Rakyat
Sebagai Menteri ATR, Nusron Wahid telah berjanji untuk mengkaji ulang pembangunan PSN PIK 2. Namun, kajian saja tidak cukup. Masalah ini harus dibawa ke rapat kabinet dan segera diputuskan. Jika langkah tegas tidak diambil, janji untuk menyelamatkan rakyat dan bangsa hanya akan menjadi retorika belaka.

Presiden Prabowo memiliki peluang besar untuk membuktikan kepemimpinannya. Dengan membatalkan proyek ini, ia dapat menunjukkan bahwa visi besar yang tertuang dalam Paradoks Indonesia bukan sekadar pajangan, melainkan komitmen nyata untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Waktu Terus Berjalan
Waktu tidak pernah berhenti, dan para penjajah ekonomi tidak pernah membuang waktu untuk merancang cara baru menguasai Indonesia. Keputusan harus segera diambil, karena setiap menit yang terlewat adalah kesempatan bagi oligarki untuk memperkuat cengkraman mereka.

#ForumTanahAir #FTAForBrighterIndonesia #FTATerusBergerak #BatalkanPSNPIK2 #TangkapAguan #PrabowoDengarRakyat #ParadoksIndonesia #KembaliKeUUD1945Asli