JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan disiplin terhadap 76 pegawainya yang diduga terlibat dalam perkara pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, tim pemeriksa yang terdiri dari inspektorat, biro SDM, atasan langsung pegawai, serta para koordinator bagian pengamanan telah melakukan pemeriksaan disiplin terhadap 76 orang PNS KPK sebagai terduga pelanggaran disiplin PNS. Pemeriksaan tersebut berlangsung sejak 26 Februari 2024 hingga 21 Maret 2024.

"Tim tersebut selanjutnya akan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Laporan tersebut akan menjadi dasar bagi PPK KPK menentukan sanksi penjatuhan hukuman disiplin PNS sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS," ujarnya.

Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan oleh PPK KPK hanya bisa diterapkan kepada Pegawai KPK setelah Pegawai KPK beralih status menjadi PNS KPK, sedangkan pegawai yang bersumber dari instansi lain (PNYD) akan dikoordinasikan ke instansi asalnya. Dari 78 orang Pegawai KPK yang dijatuhi sanksi etik oleh Dewan Pengawas KPK, terdapat 76 orang PNS KPK yang menjadi terduga pelanggaran disiplin PNS. Selain itu, satu orang pegawai KPK berstatus sebagai PNYD dari unsur kepolisian, terhadapnya tidak dapat dilakukan pemeriksaan disiplin PNS karena status kepegawaian yang bersangkutan adalah bukan PNS.

KPK juga akan terus menyampaikan perkembangan penanganan pelanggaran tersebut sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. "Pemeriksaan pelanggaran disiplin ini sebagai bentuk komitmen lembaga untuk menjaga marwah KPK," tutur Ali. (ant)