JAKARTA - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengumumkan anggaran subsidi pupuk naik menjadi Rp54 triliun untuk alokasi 2024 setelah pemerintah menambah volume dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton.

"Awalnya ditambah Rp14 triliun, tapi setelah pemerintah melihat Indonesia bisa swasembada pangan, volume pupuk yang dialokasikan dinaikkan menjadi 9,5 juta ton. Jadi anggarannya tahun ini menjadi Rp54 triliun," kata Rahmad di sela Buka Puasa Bersama Media bertajuk Kinerja Berkelanjutan Pupuk Indonesia di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, anggaran pupuk bersubsidi mencapai Rp26 triliun. Penambahan anggaran ini bertujuan untuk mencapai volume pupuk sesuai kebutuhan pertanian sehingga Indonesia bisa mencapai swasembada pangan seperti pada 2017. Keputusan penambahan alokasi dana pupuk subsidi tersebut telah dibahas dalam rapat bersama Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Kementerian Perekonomian.

Rahmad menjelaskan bahwa proses penyaluran anggaran untuk sektor pertanian masih dalam tahap pengurusan. Beberapa peraturan, termasuk Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), harus direvisi untuk mengakomodasi perubahan tersebut. Selain itu, pengurusan anggaran belanja tambahan (ABT) juga sedang dalam proses. Proses ini membutuhkan waktu dan telah melibatkan rapat koordinasi di level Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pertanian. Upaya intensif sedang dilakukan untuk memastikan kelancaran proses tersebut.

"Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ini bisa diputuskan melalui rapat menteri, harapan kami di bulan ini sudah bisa diputuskan sehingga 9,5 juta ton sudah bisa benar-benar direalisasikan," ujar Rahmad. Rahmad juga memastikan bahwa pihaknya siap memasok 9,5 juta ton pupuk subsidi yang ditugaskan oleh pemerintah guna mewujudkan swasembada pangan. Sebab, pihaknya mampu memproduksi 14 juta ton per tahun.

Dari 9,5 juta ton pupuk subsidi, 5 juta ton di antaranya adalah pupuk urea, sedangkan 4,5 juta ton lainnya adalah pupuk NPK. Rahmad menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan bahwa program pupuk subsidi harus didasarkan pada volume kebutuhan pupuk, bukan hanya mengikuti anggaran.

Penetapan volume pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton di 2024 disesuaikan dengan kebutuhan riil, dan anggarannya diatur secara proporsional dari tahun ke tahun. Langkah tersebut, menurut Rahmad, tepat untuk memastikan ketersediaan pupuk subsidi yang cukup dan stabil bagi petani Indonesia. (ant)