JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak dibahas secara spesifik dalam Sidang Kabinet Paripurna bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/2/2024).

"Tidak ada pembicaraan spesifik mengenai tadi yang disampaikan," kata Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu. Dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro (KEM), dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2025, Jokowi menegaskan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana tahun anggaran 2025.

Jokowi menilai transisi pemerintahan selanjutnya akan lebih cepat dan mudah jika program-program presiden terpilih telah dimasukkan dalam rencana tahun anggaran 2025. Penganggaran untuk rencana kerja pemerintah tahun 2025 juga tidak perlu diajukan kembali ke DPR RI. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan postur APBN 2025 yang disusun masih dalam tahap awal dengan estimasi perhitungan melalui penerimaan negara, pajak, bea cukai, PNBP, serta estimasi kebutuhan belanja pemerintah.

Rincian RKP 2025 beserta pagu indikatif terhadap program prioritas akan dibahas lebih lanjut sambil menunggu penetapan hasil Pemilu 2024 secara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Maret mendatang. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga menyatakan bahwa pembahasan RKP 2025 dan RAPBN 2025 mengakomodasi program-program presiden terpilih ke depan. Meskipun hasil perhitungan suara KPU terkait perolehan suara Pilpres 2024 belum final, pembahasan program makan siang gratis dalam RKP 2025 dilakukan untuk mengantisipasi dan sebagai asumsi APBN 2025. (ant)