JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, menilai Presiden Joko Widodo mampu menjaga marwah demokrasi, terutama selama proses Pilkada 2024 berlangsung.

"Kita berharap demokrasi saat ini tidak mengarah pada proses otoritarianisme. Saya berharap pidato presiden akan memberikan pencerahan terkait hal ini, dan kami percaya karena Pak Presiden Jokowi lahir sebagai seorang pemimpin melalui proses demokrasi," kata Aria Bima saat ditemui sebelum sidang tahunan MPR dimulai di kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurut Aria Bima, Presiden Jokowi memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses demokrasi selama pilkada berlangsung dengan baik, termasuk dengan bersikap netral sehingga pemerintah tidak berpihak pada salah satu pihak. Selain itu, Aria Bima juga menekankan Jokowi harus memastikan pilkada tidak hanya menjadi ajang pembagian kekuasaan di kalangan elite politik. Pilkada harus menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka dalam memilih pemimpin yang berkualitas.

"Ini adalah proses yang kita harapkan, di mana pilkada nanti menjadi hajatan rakyat, bukan hanya hajatan elit atau domestik, dan rakyat bisa memilih pemimpin di setiap daerahnya," ujarnya. Aria Bima berharap, dengan pernyataan presiden tentang penguatan demokrasi dalam pidato hari ini, pilkada serentak tahun ini dapat berjalan lancar.

Sebanyak 2.022 tamu undangan dijadwalkan menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2024 pada Jumat (16/8/2024) pukul 09.30 WIB, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. "Akan dihadiri oleh sekitar 2.022 undangan, terdiri dari 1.222 undangan di dalam Gedung Nusantara dan 800 tamu undangan yang ditempatkan di area Plaza Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI," ujar Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, pada Kamis (15/8/2024).

Ia juga menjelaskan format Sidang Tahunan MPR RI yang digelar bersama Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2024 tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. (ant)