JAKARTA - Pengamat politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, mengatakan pertemuan dan jabatan tangan antara Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Negara Jakarta, Senin, tidak lepas dari peran penting Presiden RI Joko Widodo.

"Di sini, Pak Jokowi menjadi representasi, ya, seperti yang beliau sampaikan, beliau menjadi jembatan bagi semua politisi yang berbeda. Akan tetapi, sebenarnya beliau yang merancang hal itu," kata Cecep, Senin. Cecep menjelaskan Jokowi juga berperan kuat dalam menyatukan AHY dan Moeldoko yang sebelumnya terlibat sengketa kepengurusan Partai Demokrat.

"Ketika Demokrat masuk ke dalam kabinet, akhirnya diakomodasi ke kabinet oleh Jokowi, itu kan hak prerogatif presiden. Mau tidak mau, Moeldoko, meskipun pernah berkonflik dengan AHY, akhirnya menerima AHY juga. Jadi, peran Jokowi ini kuat untuk menyatukan dua pihak yang pernah berseteru," ujarnya.

Sementara itu, Moeldoko mengatakan pertemuan dan jabatan tangan antara dirinya dan AHY adalah hal yang biasa terjadi di antara rekan-rekan kabinet. Moeldoko menekankan sengketa kepengurusan partai yang melibatkan dirinya dan AHY tidak boleh mengganggu hubungan kerja di pemerintahan. "Kerja tetap tidak terganggu. Tidak ada alasan apa pun, kami berbicara efektivitas pemerintah," ujar Moeldoko di Jakarta, Senin.

Moeldoko juga menyatakan siap mengundang AHY selaku Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk rapat bersama dengan KSP terkait aduan masyarakat mengenai pertanahan. Pada kesempatan terpisah, AHY mengatakan bahwa dirinya bersalaman dengan semua anggota Kabinet Indonesia Maju, termasuk Moeldoko.

AHY menganggap jabatan tangan itu sebagai hal biasa untuk menjalin silaturahmi antara dirinya selaku menteri baru dan anggota Kabinet Indonesia Maju. Ia menyatakan siap melakukan koordinasi atau rapat dengan KSP pada masa-masa mendatang. Selain itu, dia menekankan keinginannya untuk menjadi bagian yang utuh dari pemerintahan.

"Saya tidak ingin memperbesar apa yang sudah terjadi. Karena jika itu terjadi, berarti tidak maju-maju. Yang jelas, semua sudah kami lewati sebagai bagian dari perjalanan politik, juga dari perjalanan Partai Demokrat," ujarnya. Menurut dia, sengketa kepengurusan partainya menjadi sebuah pembelajaran yang berharga. (ant)