JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menegaskan partainya siap berada di dalam pemerintahan atau mengambil jarak dengan pemerintah sebagai oposisi. Hal ini disampaikan karena PDI Perjuangan telah terbiasa bertahan dalam berbagai iklim dan dinamika politik di Indonesia.

"Kita pernah di jalan kolonialisme dulu ketika Bung Karno mendirikan PNI pada 4 Juli 1927. Di masa hegemoni kolonialisme itu, kita kemudian mampu bertahan dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama partai lain," kata Basarah di kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta, Senin malam. Menurutnya, ketangguhan PDI Perjuangan berada di dalam maupun di luar pemerintahan telah teruji. Ia mencontohkan masa Orde Baru di mana partai ini banyak menerima intimidasi politik, namun berhasil bertahan dan menjadi pemenang Pemilu 1999.

"Kemudian kita pernah berada di pemerintahan lalu keluar lagi, berada di luar pemerintahan maksud saya, dan masuk lagi di dalam pemerintahan selama 10 tahun," jelasnya. Basarah menjelaskan bahwa sikap politik PDI Perjuangan lima tahun ke depan akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan diadakan pada bulan Mei mendatang. Pada Rakernas tersebut, seluruh struktur partai akan memberikan masukan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, tentang posisi politik partai apakah akan menjadi bagian pemerintahan atau oposisi.

"Memberikan usulan kepada Ibu Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum PDI Perjuangan pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian di sanalah (rakernas) PDI Perjuangan akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan," ungkap Basarah. Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa seluruh struktur partai berhak memberikan masukan kepada Megawati mengenai posisi berkoalisi atau menjadi oposisi. Namun, Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDI Perjuangan ke depan.

"Jadi, apa pun keputusan Ibu Mega kelak, maka seluruh kader PDI Perjuangan akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Karena kita dilatih, kita dididik sebagai seorang kader yang harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional," pungkasnya. (ant)