JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, menyampaikan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP yang menugaskan Fraksi PDIP DPR RI untuk mendesak pemerintah menurunkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai terlalu tinggi.

Fraksi PDIP DPR RI diminta untuk mendesak pemerintah merevisi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

“Mencermati gejolak yang terjadi di berbagai kampus akibat kenaikan UKT dan Iuran Pengembangan Institusi secara drastis, Rakernas V Partai menugaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya pendidikan tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024,” ujar Puan di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, pada hari Minggu.

Penugasan ini merupakan salah satu poin hasil rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP. Selain mengenai UKT, rekomendasi rakernas juga menyinggung sejumlah persoalan bangsa lainnya. Rakernas PDIP juga mendorong seluruh jajaran PDIP untuk solid bergerak menjalankan program kerakyatan dengan meningkatkan keberpihakan kepada petani, nelayan, buruh, dan seluruh lapisan masyarakat.

“Rakernas V Partai mendorong Tiga Pilar Partai untuk mempercepat kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui Pokok-pokok Kebijakan Kedaulatan Pangan Partai sebagaimana telah direkomendasikan pada Rakernas IV Partai tahun 2023,” tambah Puan.

Selain itu, Rakernas V PDIP mendesak pemerintah melakukan upaya serius menghadapi krisis iklim dan pemanasan global. Dalam hal ini, rakernas mendesak pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan Net Zero Emission dan menghentikan deforestasi. Puan juga menyampaikan Rakernas mendesak pemerintah untuk melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan kerja sama investasi, guna menghindari kebijakan pragmatis jangka pendek yang berpotensi mengorbankan kepentingan nasional dan kedaulatan bangsa.

“Rakernas V Partai mendorong penyelesaian Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, serta mendesak pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah adat dengan penuh rasa keadilan,” ungkap Ketua DPR RI itu. (ant)