JAKARTA - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra, menyatakan saat ini pihaknya sedang mempertimbangkan beberapa nama untuk diusung sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

"Hari ini, Demokrat sedang mempertimbangkan nama-nama dari internal maupun eksternal Demokrat," ujar Herzaky dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat. Ia mengungkapkan beberapa nama dari pihak internal Partai Demokrat yang dijagokan, antara lain mantan Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, dan mantan Bupati Karawang, yang juga anggota Srikandi Demokrat, Cellica Nurrachadiana.

"Ada juga Ali Suharli, anggota DPRD Provinsi Jakarta yang masih muda, dan beberapa nama lainnya," tambahnya.

Dari pihak eksternal, nama-nama yang dipertimbangkan antara lain anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan mantan Menteri ESDM, Sudirman Said. Menurut Herzaky, nama-nama tersebut memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik.

"Kalau eksternal, kami melihat Budi Djiwandono dari Gerindra. Dia sukses memimpin Tim Bravo TKN saat Pilpres 2024 lalu. Kami juga mencermati Ridwan Kamil, Jakarta akan kuat jika beliau maju. Lalu, Pak Sudirman Said. Beliau sangat kompeten dalam hal kepemimpinan, manajerial, dan kompetensi teknis," tuturnya.

Mengenai kemungkinan Partai Demokrat mengusung Anies Baswedan, Herzaky menegaskan partainya tidak mempertimbangkan nama Anies untuk maju pada Pilkada Jakarta.

"Anies? Tidak. Dia tidak masuk radar kami," tegasnya. Ia menambahkan partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertekad memilih calon pemimpin yang fokus mengurus Jakarta.

"Jakarta ini strategis, menjadi barometer banyak hal, berpengaruh bagi banyak daerah. Kami ingin pemimpin Jakarta yang benar-benar memikirkan dan peduli dengan warga Jakarta. Bukan sekadar menjaga nama agar tetap jadi perhatian publik ataupun meningkatkan popularitas pada 2029," katanya.

Harapannya, lanjut Herzaky, calon yang diusung Partai Demokrat akan selalu memikirkan yang terbaik bagi warga Jakarta dalam setiap kebijakan yang diambil, bukan untuk menaikkan popularitas atau mendapatkan sentimen positif dari publik. "Kita butuh pemimpin yang benar-benar bisa memberikan manfaat untuk rakyat," tegasnya. (ant)