JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan negara perlu mengalokasikan anggaran untuk menyediakan akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, terutama untuk perguruan tinggi negeri (PTN).

Menanggapi pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT), Muhaimin menekankan pentingnya perencanaan anggaran pendidikan yang lebih komprehensif oleh semua pihak. "Terutama untuk PTN yang memiliki kualitas bagus dan kebutuhan anggaran besar," kata Muhaimin setelah menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan dinilai hebat jika berhasil menyediakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Menurutnya, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta harus meningkatkan kualitas mereka. Muhaimin menilai hal yang paling penting dalam pendidikan adalah sistem yang saling menopang agar masyarakat kurang mampu dapat terbantu oleh masyarakat yang lebih kuat ekonominya.

Selain itu, ia menekankan bahwa sektor pendidikan tidak boleh terpisah dari dunia industri. Hubungan ini tidak hanya sekadar sebagai tempat praktikum, tetapi harus menjadi bagian dari siklus pendidikan yang panjang. Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk membatalkan kebijakan kenaikan besaran UKT yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024.

Menurut Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, keputusan ini diambil setelah berdialog dengan para rektor universitas dan mendengar aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait isu yang menjadi sorotan publik ini. “Kemendikbudristek telah memutuskan untuk membatalkan kenaikan UKT pada tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN,” kata Nadiem setelah menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/5/2024). (ant)