JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mengajak platform digital dan pemangku kepentingan untuk aktif menekan penyebaran konten negatif dan hoaks terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dalam siaran pers pada Rabu, Menkominfo menegaskan pentingnya upaya serius untuk mengendalikan penyebaran konten negatif terkait Pemilu.

Menurut Budi Arie, platform seperti Meta, TikTok, Twitter, YouTube, dan Google, serta Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI, RRI, dan LKBN Antara, diimbau untuk lebih aktif mendukung Sosialisasi Pemilu Damai 2024. Ia menekankan klarifikasi dan kontranarasi merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi konten-konten negatif tersebut.

Budi Arie menyampaikan meskipun sudah ada berbagai inisiatif dan kolaborasi untuk mendukung Pemilu Damai 2024, konten negatif masih terus ditemukan di ruang digital. Data yang berhasil dihimpun menunjukkan  konten hoaks terkait Pemilu mengalami peningkatan dari 1 Juli 2023 hingga 27 Januari 2024, mencapai total 2.852 konten yang tersebar di berbagai platform.

Tim Mesin Pengais Konten Negatif (AIS) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat penyebaran konten negatif di platform-platform seperti Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, dan Snack Video. Dalam menghadapi situasi ini, Menkominfo mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kolaborasi dalam menangani konten negatif dan hoaks terkait Pemilu.

Menteri Budi Arie menekankan peran penting LPP dan platform digital dalam mendukung agenda Pemilu Damai 2024. Dia menyoroti pentingnya menjaga ruang digital agar informasi seputar Pemilu dapat membuat masyarakat mendukung pelaksanaan pesta demokrasi secara damai, aman, dan kondusif.

Terakhir, Menkominfo meminta platform media sosial untuk serius, responsif, dan cepat dalam menangkal serta menindak konten hoaks, ujaran kebencian, dan konten-konten lain yang melanggar peraturan perundang-undangan terkait Pemilu 2024, terutama mengingat tinggal 14 hari lagi menuju Pemilu. (ant)