JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memberikan mandat kepada penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, untuk memperkuat koordinasi menjelang Pilkada serentak 2024.

"Dalam tahapan pencalonan pemilu yang dimulai besok, kita akan mempererat silaturahim dan rutin mengadakan rapat koordinasi, sekecil apa pun masalahnya, kita akan bahas dan cari solusinya," kata Hadi saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran "Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024" di Jakarta, Senin.

Hadi menegaskan bahwa dengan adanya pemetaan kerawanan dan kajian mitigasi untuk Pilkada serentak, Kemenko Polhukam harus segera melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. "Kami juga akan menindaklanjuti sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah diatur, agar Pilkada dapat berjalan lancar," ujarnya.

Hadi mengajak semua pemangku kepentingan untuk menggunakan pemetaan kerawanan sebagai panduan dalam bertindak, serta terus memperbarui informasi terkait kondisi terkini di lapangan. "TNI, BSSN, dan kepolisian akan terus berkoordinasi dan melakukan deteksi serta mitigasi," tambahnya.

Hadi menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan informasi agar masalah yang muncul dapat segera diantisipasi dengan langkah strategis yang tepat sasaran. Dengan demikian, Hadi berharap berbagai permasalahan dalam Pilkada 2024 dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik. "Mari kita bersama-sama mencermati potensi kerawanan yang bisa mengganggu tahapan Pilkada," ujar Hadi.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengidentifikasi lima provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi dalam Pilkada 2024, yaitu Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Jawa Timur. "Ada lima provinsi dengan kerawanan tertinggi pada tahapan pencalonan, kampanye, dan penghitungan suara: Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah," ungkap Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja.

Selain itu, 28 provinsi dikategorikan dalam tingkat kerawanan sedang, dan empat provinsi masuk dalam kategori kerawanan rendah. Pada tingkat kabupaten/kota, pemetaan kerawanan Pilkada 2024 menunjukkan bahwa 84 kabupaten/kota (16 persen) masuk kategori kerawanan tinggi, 334 kabupaten/kota (66 persen) masuk kategori kerawanan sedang, dan 90 kabupaten/kota (18 persen) masuk kategori kerawanan rendah.

Sebagai tindak lanjut, Bagja menyatakan bahwa Bawaslu akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, TNI, serta aparat keamanan lainnya. (ant)